detikNews
Kamis 12 September 2019, 12:24 WIB

In Memorian BJ Habibie (2)

Kala Emil Salim Menantang Habibie - Melawan Soeharto

Sudrajat - detikNews
Kala Emil Salim Menantang Habibie - Melawan Soeharto Prof Emil Salim dan BJ Habibie (ILustrasi: Edi Wahyono)
Jakarta -

Salah satu kekuatan Prof BJ Habibie untuk menjadi calon wakil presiden (Cawapres), adalah kedekatannya dengan Presiden Soeharto. Semula, sang 'Jenderal Besar' hanya memberi kepercayaan kepada ahli aeronautika lulusan Universitas Aachen, Jerman itu sesuai keilmuan dan keahliannya. Tapi memasuki era 1990-an, Habibie juga mendapat kerpecayaan untuk mengurusi bidang politik.

Soeharto menunjuknya sebagai Koordinator Presidium Harian Dewan Pembina Golkar, menjelang Sidang Umum MPR 1993. Dengan posisi itu Habibie mendapat kewenangan cukup besar untuk berperan dalam Musyawarah Nasional V Golkar yang memilih Harmoko sebagai Ketua Umum periode 1993-1998. Duet Harmoko dan Habibie di Golkar sangat gemilang. Pada Pemilu 1997, Golkar meraih 70% suara. Fantastis!

"Saya bandingkan ketika Golkar dipegang (Maraden) Panggabean, kemudian di bawah Sudharmono, ada saja kekurangan, tapi di bawah kamu bagus. Apa rahasianya?" kata Soeharto kepada Habibie seperti diungkapkan Achmad Tirtosudiro dalam biografinya, "Jenderal dari Pesantren Legok".

Tentu tak semua suka dengan prestasi tersebut. Juga dengan kedekatan dan hubungan istimewa Habibie dan Soeharto. Sejumlah pihak tidak sreg bila Habibie harus mendampingi Soeharto. Sebab dengan usia yang sudah lanjut, dipastikan dia akan menjadi penerusnya untuk memimpin Indonesia. Habibie juga dinilai menerapkan asas nepotisme, karena sejumlah temannya semasa kuliah di Jerman masuk kabinet. Ketidaksukaan itu lantang disuarakan sejumlah tokoh, pengamat ekonomi-politik, dan aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Soal keislaman Habibie mulai diungkit. Padahal lelaki kelahiran Pare-pare, 25 Juni 1936 seorang muslim dan lahir dari keluarga muslim pula. Apalagi sejak 1991 Habibie juga memimpin ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia). Toh, semua itu dianggap tak cukup.

"Dia memang ketua ICMI, tetapi kami tidak pernah tahu visinya tentang Islam, itu belum keluar. Tentu dia punya maksud-maksud baik, tetapi kita tidak menilai orang dari maksud. Kita menilai dari pikirannya, kemauannya, baru tindakannya," kata Prof. Deliar Noer kepada pers kala itu.

Lain lagi dengan Gema Madani yang berisi sejumlah tokoh seperti Prof. Saparinah Sadli, Asmara Nababan, Albert Hasibuan, Harun Zein, dan Herawati Diah. Bertempat di Hotel Kemang, 11 Februari 1998, mereka mendeklarasikan Prof Emil Salim sebagai figur alternatif untuk mendampingi Soeharto.

Alasannya, Emil adalah adalah figur mumpuni di bidang ekonomi. Dia termasuk anggota tim peletak dasar pembangunan Orde Baru. Kapabilitas dan integritas moralnya dianggap sudah teruji dan bersih dari korupsi.

Langkah Gema Madani ini mendapatkan respons positif. Cuma dalam sepekan, lebih dari 100 tokoh masyarakat menyatakan dukungannya kepada Emil Salim. Dukungan antara lain disampaikan lewat pengumpulan tanda tangan di Gedung Patra Jasa Jakarta pada 16 Februari 1998. Ada nama

Begawan Ekonomi Prof Soemitro Djojohadikusumo, Sosiolog Selo Soemardjan, cendekiawan Nurcholish Madjid, hingga wartawan senior Rosihan Anwar. Sejumlah pejuang angkatan 45 yang juga istri para pendiri republik seperti Rahmi Hatta, Nelly Adam Malik, dan Popy Sjahrir ikut membubuhkan tanda tangan mereka.

Emil bersikap realistis. Ia menilai peluangnya nol karena dipastikan fraksi-fraksi di MPR tidak ada yang mencalonkan dirinya. "Tapi yang kami perjuangkan adalah ide bukan person. Paling tidak pemikiran seperti ini harus mulai tertanam dan jangan pernah berhenti," kata dia kepada pers.

Hanya saja kemudian Emil menawarkan diri untuk berdebat dengan Habibie. Tentu sejatinya dia dan para tokoh Gema Madani tidak sekedar menentang Habibie, sekaligus melawan Soeharto. Oleh para pendukung Habibie, sikap Emil tersebut dipandang sinis. Selain waktu itu budaya politik Orba tak mengenal budaya debat, secara konstitusional posisi wapres tak mungkin punya visi sendiri. Bahkan Presiden pun tidak, karena sudah GBHN yang dibuat MPR.

"Ajakan berdebat itu terasa aneh karena seolah Emil mengabaikan kenyataan konstitusional dan sejarah politik Orde Baru. Di konstitusi kita, wapres itu hanya pembantu presiden," tulis Salim Said dalam buku "Dari Gestapu ke Reformasi".

Kritik lebih keras datang dari pengamat politik UGM, Dr Afan Ghaffar. Dia menuding Emil terjangkit post power syndrome. Sebagai salah satu arsitek Orba, kata dia, Emil seharusnya ikut bertanggung jawab atas krisis ekonomi yang terjadi. "Apakah itu bagian dari rasa tanggung jawab sehingga bersemangat tampil kembali ke pemerintahan demi mengoreksi kesalahan masa lalunya," ujar Afan sinis.


(jat/jat)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com