detikcom Terima Hassan Wirajuda Perlindungan WNI Award dari Kemlu

detikcom Terima Hassan Wirajuda Perlindungan WNI Award dari Kemlu

Audrey Santoso - detikNews
Rabu, 11 Sep 2019 21:39 WIB
Foto: detikcom Terima Hassan Wirajuda Perlindungan WNI Award (Audrey/detikcom)
Foto: detikcom Terima Hassan Wirajuda Perlindungan WNI Award (Audrey/detikcom)
Jakarta - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengadakan Hassan Wirajuda Perlindungan WNI Award (HWPA) untuk kelima kalinya. detikcom menjadi salah satu di antara 16 penerima penghargaan tersebut.

detikcom dinilai sebagai media yang telah memberitakan perlindungan terhadap WNI di luar negeri paling cepat. Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, menyerahkan penghargaan tersebut kepada Pemimpin Redaksi detikcom, Alfito Deannova.

Acara penganugerahan berlangsung di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (11/9/2019).


detikcom Terima Hassan Wirajuda Perlindungan WNI Award dari KemluFoto: detikcom Terima Hassan Wirajuda Perlindungan WNI Award (Audrey/detikcom)


HWPA merupakan bentuk apresiasi terhadap pihak-pihak yang berperan dalam upaya perlindungan WNI. Ada delapan kategori penerima penghargaan yaitu mitra kerja sama Kemlu, Kepala Perwakilan, staf Perwakilan RI. Kategori lainnya adalah mitra kerja Perwakilan RI, masyarakat madani Indonesia, jurnalis/media, pemerintah daerah dan pelayanan publik di perwakilan RI.

Kontribusi yang dilakukan para nominasi HPWA 2019 dapat berupa peran aktif dalam hal perlindungan WNI dan bantuan hukum Indonesia (BHI) di luar negeri. Kemudian membuat sistem, kebijakan, program atau inovasi di bidang perlindungan WNI baik yang bersifat pencegahan dini, maupun tanggap cepat (immediate response).



Di kategori Pemerintah Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi penerima anugerah ini. Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X mengatakan pihaknya memberi pelayanan maksimal kepada warga lokal yang bekerja di luar negeri sebagai bentuk tanggung jawab.

"Sehingga dari awal kami sudah punya kebijakan, baik untuk tenaga kerja formal, baik yang dikirim swasta maupun pemerintah daerah, setiap pengiriman harus jelas pekerjaannya apa dan alamat jelasnya, nomor HP-nya, dan sebagainya," jelas Sri Sultan.



Sri Sultan merasa Pemprov DIY memiliki tanggung jawab dengan keluarga yang ditinggalkan para WNI untuk bekerja keluar negeri.

"Jangan sampai terjadi, dia sudah kerja di satu tempat, dipindahkan ke tempat lain, apalagi wanita. Jadi jangan sampai terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai kontrak," tutur Sri Sultan. (aud/imk)