detikNews
Rabu 11 September 2019, 16:50 WIB

Fadli Dukung Pemecahan Provinsi Papua: Jika Selesaikan Masalah Kenapa Tidak?

Tsarina Maharani - detikNews
Fadli Dukung Pemecahan Provinsi Papua: Jika Selesaikan Masalah Kenapa Tidak? Foto: Wakil Ketua DPR Fadli Zon. (Tsarina/detikcom)
Jakarta - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendukung jika pemerintah memutuskan memecah wilayah Papua-Papua Barat. Menurut dia, apa pun yang jadi solusi bagi perdamaian dan pembangunan di Papua patut dipertimbangkan.

"Kalau itu bisa dianggap menyelesaikan masalah dan mempercepat proses pembangunan di sana, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi rakyat, dan sesuai dengan UU Otsus (otonomi khusus) ya kenapa tidak?" kata Fadli usai menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh Papua-Papua Barat di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2019).


Namun, Fadli menegaskan keputusan itu harus benar-benar berdasarkan aspirasi masyarakat Papua-Papua Barat. Ia tidak ingin pemerintah asal ambil keputusan. Ia pun meminta pemerintah mendengarkan pendapat dari tokoh Papua-Papua Barat yang memang mewakili masyarakat setempat.

"Tapi itu ya, kita harus mendengarkan aspirasi dari masyarakat dan tokoh-tokoh yang tepat, yang dianggap mewakili tujuh wilayah adat itu," ujarnya.

Selanjutnya, dia mengatakan DPR siap membahas soal pemekaran wilayah Papua-Papua Barat jika pemerintah mau. Menurut Fadli, selama ini DPR mendukung pemekaran daerah otonomi baru.

"Kalau DPR dari dulu kan (siap). Bahkan di 2014 soal daerah otonomi baru pun setuju. Kan pemerintah yang melakukan moratorium," tuturnya.

Soal pemekaran di Papua-Papua Barat itu sebelumnya disampaikan tokoh Papua, Abisai Rollo saat bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Selasa (10/9). Jokowi mengatakan tidak bisa melakukan pemekaran terhadap 5 wilayah di Papua dan Papua Barat. Namun ia masih mengkaji jika pemekaran dilakukan di 2-3 wilayah.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah mempertimbangkan usulan tokoh Papua untuk melakukan pemekaran Papua-Papua Barat. Dia mengatakan usul pemekaran itu tak berkaitan dengan moratorium pemekaran daerah yang saat ini dilakukan pemerintah.


Tjahjo menjelaskan pemerintah belum mencabut moratorium pemekaran daerah. Ia menyebut pemerintah masih menunda usulan daerah otonomi baru dalam kerangka kebijakan strategis nasional.

"Oh nggak (cabut moratorium pemekaran daerah). Beda, lain. Ini dalam kebijakan strategis nasional, dasarnya sudah ada, undang-undangnya (ada). Hanya tertunda saja," kata Tjahjo di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9).

Karena itu, Tjahjo mengatakan pemerintah bakal mencari pijakan hukum yang tepat untuk melakukan pemekaran wilayah di Papua-Papua Barat. Kalaupun pemekaran itu terjadi, Tjahjo mengatakan wilayah itu tidak dikategorikan sebagai daerah otonomi baru.
(tsa/idh)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com