Ketua Komisi I DPR: Menhan Tak Harus Orang Militer

Ketua Komisi I DPR: Menhan Tak Harus Orang Militer

Danu Damarjati - detikNews
Rabu, 11 Sep 2019 15:15 WIB
Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis (Foto: Tsarina Maharani/detikcom)
Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis (Foto: Tsarina Maharani/detikcom)
Jakarta - Ketua komisi bidang pertahanan DPR menilai menteri pertahanan (menhan) mendatang tak harus berasal dari kalangan TNI. Syarat utamanya bukan militer atau sipil, melainkan kemampuan memahami masalah kedaulatan negara.

"Memahami milter tidak harus orang dari militer," kata Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari saat berbincang, Rabu (11/9/2019).



Politikus PKS ini menilai isu kekuatan militer, atau konretnya adalah alat utama sistem pertahanan (alutsista), harus lebih diperhatikan. Alutsista berguna untuk menjaga kedaulatan negara.

"Yang harus diperhatikan, Menhan harus mampu mengembalikan kedaulatan darat, laut, dan udara," kata Kharis.

Sosok Menhan di periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi nantinya juga perlu berwawasan internasional. Isu pertahanan berhubungan dengan percaturan dunia.

"Sosok menhan yang baru nantinya harus punya reputasi internasional," kata Kharis. Dia menolak untuk menyebut nama, siapa sosok ideal yang memenuhi syarat seperti itu.




Kharis melihat posisi menhan bukanlah tempat yang tepat untuk kaum milenial. "Untuk pertahanan, saya tidak setuju bila diisi orang yang terlalu muda, karena experience itu sangat dibutuhkan di sini. Isu pertahanan ini tidak hanya menyangkut dalam negeri, tapi juga menyangkut percaturan kekuatan dunia," kata dia.

Siapa sosok yang sesuai dengan kriteria dari Ketua Komisi I DPR tersebut? Di program 'Bantu Jokowi Cari Menteri', ada kandidat Menhan yang berasal dari kalangan sipil maupun militer. Selain inkumben, ada nama Erick Thohir, As'ad Said Ali, Tjahjo Kumolo, Hadi Tjahjanto, Gayus Lumbuun, dan Rizal Sukma.



Detikers bisa ikut terlibat dengan mengisi polling 'Bantu Jokowi Cari Menteri' di sini. Enam nama yang ditampilkan dalam polling berasal dari ratusan nama usulan Detikers lewat survei 'Bantu Jokowi Cari Menteri'. Nama-nama itu kemudian ditelaah tim pakar dalam focus group discussion (FGD) dan redaksi detikcom kemudian memfinalisasi enam nama calon menteri di setiap kementerian.

Enam nama itu nantinya akan dikerucutkan menjadi 3 nama teratas pilihan Detikers. Nama menteri yang menjabat saat ini (inkumben) tidak ditampilkan dalam polling karena sudah pasti akan diserahkan kepada Jokowi bersama 3 nama dari polling.

Polling berlangsung pada 10-30 September 2019. Yuk isi polling 'Bantu Jokowi Cari Menteri' detik ini juga! (dnu/imk)