detikNews
2019/09/11 11:15:27 WIB

Kriteria Menko Polhukam yang Tepat Menurut Komnas HAM

Danu Damarjati - detikNews
Halaman 1 dari 2
Kriteria Menko Polhukam yang Tepat Menurut Komnas HAM Choirul Anam (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Joko Widodo (Jokowi) akan dibantu sejumlah menteri koordinator, salah satunya Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Apa kriteria yang perlu dimiliki sosok yang tepat untuk mengisi posisi tersebut?

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai Jokowi perlu memilih Menko Polhukam yang bebas dari catatan pelanggaran HAM berat di masa lalu. Ini merupakan langkah konkret dari penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu sebagai bentuk pemenuhan janji politik.

"Menko Polhukam yang bersih dari catatan HAM adalah pilihan yang tak bisa ditawar Presiden, jika Presiden memang mau menepati janji politiknya," kata komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, kepada wartawan, Rabu (11/9/2019).


Secara umum, semua menteri nanti perlu bebas dari catatan pelanggaran HAM dan korupsi. Visi dan misi yang baik saja tidak cukup karena tidak bisa diukur secara konkret. Rekam jejak jauh lebih konkret ketimbang visi dan misi.

"Khusus untuk Menko Polhukam, kedua penilaian tersebut menjadi sangat penting dan harus menjadi catatan dengan huruf tebal. Kenapa ini penting? Karena Menko Polhukam akan menjadi tulang punggung Presiden dalam memastikan kebijakan hukum dan HAM agar berjalan dengan maksimal," tuturnya.

Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com