detikNews
Selasa 10 September 2019, 18:38 WIB

Mendagri Jamin Pelaksanaan UU Otsus di Papua Dilanjutkan

Andhika Prasetia - detikNews
Mendagri Jamin Pelaksanaan UU Otsus di Papua Dilanjutkan Mendagri Tjahjo Kumolo (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Masa berlaku UU Nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua akan berakhir pada 2021. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan pelaksanaan UU Otsus akan dilanjutkan.

"Kalau dilanjutkan, saya jamin pasti dilanjutkan. Soal bentuk evaluasi belum bisa disampaikan karena harus duduk bersama Kemenkeu dan Bappenas," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2019).


Tjahjo mengatakan Kemendagri sudah membuat evaluasi kajian otsus dan akan disampaikan kepada Kemenkeu dan Bappenas. Namun evaluasi akan dilakukan untuk program otsus tersebut.

"Yang penting kami sudah membuat evaluasi kajian mengenai otsus dan nanti kami akan duduk bersama dengan tim Kemenkeu. Sebab, dananya dari sana dan Bappenas," ujar Tjahjo.


Program dari dana otsus akan dibuat agar lebih merata. Penggunaan dana otsus selama ini ditentukan melalui Peraturan Daerah Khusus (Perdasus).

"Nanti kita memberikan imbauan kepada gubernur ada sektor skala prioritas yang harus dipenuhi. Kesehatan, pendidikan, masalah perumahan, termasuk bantuan operasional yang lebih memadai kepada tokoh adat atau asosiasi tokoh adat di Papua, forum umat beragama di Papua ini menjadi penting," papar Tjahjo.




Permintaan untuk merevisi UU Otsus merupakan satu dari sepuluh poin yang disampaikan tokoh-tokoh Papua saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini disampaikan saat digelarnya pertemuan di Istana Negara siang tadi.

"Beliau belum jawab dan saya pikir itu mungkin nanti disampaikan Pak Gubernur. Tapi 9 poin adalah sesuatu yang luar biasa yang kita boleh bersyukur kepada Tuhan dan kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden," ujar Ketua DPRD Jayapura Abisai Rollo seusai pertemuan di Kantor Presiden.


Sepuluh poin ini berisi tentang permintaan pemekaran daerah di Papua-Papua Barat, permintaan revisi UU Otsus Papua, hingga permintaan membangun Istana Presiden di Papua.

Berikut ini 10 poin permintaan yang disampaikan Abisai mewakili masyarakat Papua-Papua Barat:

1. Kita minta kepada yang terhormat Bapak Presiden RI, untuk adanya pemekaran provinsi 5 wilayah adat di Provinsi Papua-Papua Barat
2. Pembentukan Badan Nasional Urusan Tanah Papua
3. Penempatan pejabat-pejabat eselon 1 dan 2 di kementerian dan LPMK
4. Pembangunan Asrama Nusantara di seluruh kota studi dan menjamin keamanan mahasiswa Papua
5. Usulan revisi Undang-Undang Otsus dalam Prolegnas 2020
6. Menerbitkan inpres untuk pengangkatan ASN honorer di tanah Papua
7. Percepatan Palapa Ring Timur Papua
8. (Tidak dibacakan)
9. Bapak Presiden mengesahkan lembaga adat perempuan dan anak Papua
10. Membangun Istana Presiden RI di ibu kota provinsi Papua, di Kota Jayapura
(dkp/jbr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com