Pegawai KPK Surati Fraksi di DPR, Minta Tak Pilih Capim yang Lemahkan KPK

Jakarta - Perwakilan pegawai KPK menyambangi fraksi-fraksi di DPR hari ini. Mereka menyerahkan surat untuk mengawal proses uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test para calon pimpinan (capim) KPK yang akan digelar besok.

"Ini sebenarnya menindaklanjuti proses yang telah dilakukan selama ini dalam mengawal seleksi calon pimpinan KPK. Dan pada hari ini kami mengirimkan surat sebagai masukan kepada anggota DPR, kami kirimkan ke seluruh fraksi dalam rangka untuk juga mengawal proses fit and proper test yang besok dan hari Kamis akan dilakukan di DPR ini," kata perwakilan pegawai KPK, Zulfadhli Nasution di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Baca juga: Sebut Pemilihan Capim KPK Cacat Yuridis, Ini Saran Samad ke DPR

Zulfadhli menolak jika dikatakan pegawai KPK berpolitik praktis dengan mengirimkan surat ke fraksi-fraksi di DPR. Menurutnya, surat yang dikirimkan ke fraksi-fraksi itu karena proses terakhir seleksi capim KPK ada pada fit and proper test di Komisi III DPR.

"Ini simpelnya karena memang proses terakhir sudah ada di DPR, ya tentu kami akan menyuarakan ke yang paling berkepentingan dalam hal ini yaitu di proses, dalam hal ini proses politik kalau ini kan di DPR, sehingga jangan diasumsikan bahwa kami sedang berpolitik praktis, tetapi ini memang di sini gitu, mau ke mana lagi selain kepada proses fit and proper kan di sini," jelas Zulfadhli.



Ada tiga poin penting dalam surat yang dikirimkan oleh pegawai KPK tersebut. Isi surat itu berkaitan dengan imbauan agar DPR tidak memilih capim yang diduga melemahkan KPK dan tidak patuh melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Sebenarnya ada poin yang penting, yaitu agar DPR tidak memilih calon yang diduga pernah melakukan pelemahan terhadap KPK, kemudian juga memiliki catatan etik di belakangnya, dan juga tidak patuh terhadap laporan LHKPN," ujarnya.

Baca juga: JK soal Efek KPK: Pejabat BUMN Bukan Lagi Hati-hati, Tapi Sudah Takut

Zulfadhli mengatakan isi surat itu tidak secara eksplisit menyebutkan penolakan terhadap revisi UU KPK. Namun, dikatakan Zulfadhli, proses pemilihan capim ini menjadi satu paket dengan revisi UU tersebut.

"Saya kira tidak spesifik ke arah itu, tapi kami memandang juga bahwa proses pemilihan capim ini adalah diindikasikan satu paket juga dengan revisi Undang-Undang KPK sehingga kami memandang dengan memilih pemimpin yang baik itu bisa mengatasi pelemahan KPK. Tapi memang tidak secara eksplisit kami tulis di sini karena itu memang isu yang berbeda, tapi teman-teman juga tetap menyuarakan tentang revisi," tuturnya. (azr/idh)