detikNews
Selasa 10 September 2019, 15:38 WIB

Fenomena Anggota DPRD Gadaikan SK ke Bank, Gejala Apa Ini?

Tim detikcom - detikNews
Fenomena Anggota DPRD Gadaikan SK ke Bank, Gejala Apa Ini? Foto ilustrasi anggota dewan. (Dwi Andayani/ detikcom)
Jakarta - Muncul fenomena dari para anggota dewan, menggadaikan Surat Keputusan (SK) untuk mendapat dana dari bank. Kejadian ini tak hanya muncul di satu daerah saja, melainkan di DPRD yang berlainan daerah.

Belum jelas betul apa yang terjadi di balik fenomena ini. Wakil Ketua Komisi II (bidang pemerintahan dalam negeri) DPR, Mardani Ali Sera, menilai gejala yang terdeteksi ini perlu dikaji.

"Fenomena ini mesti dikaji apa sebabnya. Apa karena menutup utang kampanye atau karena menyesuaikan penampilan karena sudah terpilih," kata Mardani kepada wartawan, Senin (9/9) kemarin.



Dia tak menganjurkan utang semacam itu, kecuali untuk mencukupi kebutuhan hidup. Dia meminta masing-masing partai mengontrol para kadernya yang menggadaikan SK. Politikus PKS itu khawatir jika tidak dikontrol akan ada imbas buruk

Berikut adalah laporan soal anggota dewan yang menggadaikan SK di berbagai daerah:

Banten

Di DPRD Banten, sudah ada 20 anggota yang menggadaikan SK-nya. Padahal, 85 anggota DPRD Banten baru saja dilantik sepekan lalu, Senin (2/9).

Sekretaris DPRD Banten Deni Hermawan mengaku telah membantu mengurus SK dari 10 anggota dewan itu supaya bisa diajukan sebagai syarat mendapatkan dana segar dari perbankan. Buat apa ya duit utang yang dipinjam angggota dewan?

"Itu bebas wilayah pribadi, perbankan juga merasa nyaman bekerja sama dengan penghasilan tetap seperti ini karena lancar," kata Deni saat dihubungi melalui sambungan telepon di Serang, Banten, Senin (9/9/2019).



Jumlah yang dipinjam variatif hingga ratusan juta dengan plafon 1-2 tahun. Perbankan merasa aman meminjamkan duit sebesar itu setelah mengetahui si debitur adalah anggota dewan. "Daripada minjem ke rentenir, kan mau sekolahin anak, kebutuhan perbaikan rumah, kan dimungkinkan seperti itu," kata Deni.

Alasan menggadaikan SK, katanya, lebih banyak untuk renovasi rumah dan menambah biaya kuliah anak. Rata-rata pengajuan utang di angka Rp 100 juta ke atas.



"Lebih banyak pengajuan renovasi rumah, kuliah anak, dan lain-lain," ungkap Sekretaris DPRD Banten Deni Hermawan di ruangannya, Jl Syekh Nawawi Al-Bantani, Serang, Selasa (10/9/2019).

Hingga kini, sudah ada 20 anggota dewan yang menggadaikan SK, jumlah itu bisa saja bertambah karena tahun kemarin ada 40 anggota yang melakukan hal serupa. Berapa nominal utang anggota dewan? "Yang pasti tidak puluhan juta rupiah," jawabnya.

Fenomena Anggota DPRD Gadaikan SK ke Bank, Gejala Apa Ini?Pelantikan anggota DPRD Banten. (Bahtiar Rifa'i/detikcom)


Ciamis

Tak hanya di Banten, di Ciamus juga terjadi gejala yang sama. Dari 50 anggota DPRD Kabupaten Ciamis yang dilantik Senin (5/9) kemarin, sudah ada 40% yang menggadaikan SK.

"Itu kan masing-masing, mekanismenya tidak ada kewajiban untuk melapor ke pimpinan. Jumlahnya juga paling hanya 30-40 persen," ujar Ketua sementara DPRD Ciamis Nanang Permana, saat ditemui di rumah dinasnya, Jalan Tentara Pelajar, Kabupaten Ciamis, Selasa (10/9/2019).

Ketua sementara DPRD Ciamis Nanang Permana menjelaskan hal tersebut merupakan ranah pribadi. Itu adalah hak perdata bagi para anggota legislatif. Secara hukum tidak ada larangan.

"Daripada mencuri uang negara, lebih baik ngutang yang dibayar pakai gaji. Kalau ngutang di perbankan ada asuransinya. Biasanya kalau pinjaman itu kredit untuk 48 bulan lunas," ucap Nanang.

Fenomena Anggota DPRD Gadaikan SK ke Bank, Gejala Apa Ini?DPRD Ciamis (Dadang Hermansyah/detikcom)


Jawa Barat

Selain di tingkat anggota dewan kabupaten, anggota dewan tingkat provinsi juga menggadaikan SK-nya. Ini terjadi di DPRD Jawa Barat.

"Biasanya pengajuan kredit ke bank itu melalui rekomendasi kami, seperti SK pelantikan dan payroll (sistem penggajian). Jadi pihak bank survei ke kami terkait pengajuan itu nanti," kata Kepala Bagian Keuangan Sekwan Jabar Iis Rostiasi kepada detikcom.

Itu wajar saja. Menurut Iis, pada periode sebelumnya 2014-2019, ada sekitar puluhan anggota dewan juga menggadaikan SK.

Namun sejauh ini pihaknya belum bisa memberikan rekomendasi mengenai pengajuan kredit ke bank. Sebab, alat kelengkapan dewan (AKD) di DPRD Jabar belum terbentuk.

Fenomena Anggota DPRD Gadaikan SK ke Bank, Gejala Apa Ini?Foto: Baban Gandapurnama


Surabaya

Bergerak terus ke timur, fenomena wakil rakyat 'menyekolahkan' SK juga dijumpai di Surabaya. Ketua sementara DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono atau Awi mengkonfirmasi hal ini.

"Setiap periode pasti ada. Karena setiap orang punya kebutuhan masing-masing," kata Awi saat dihubungi detikcom.

Awi menyebut bahwa itu bukanlah gadai, tetapi pinjaman. Dan tidak semua anggota legislatif usai pelantikan selalu mengambil kredit pinjaman. Sebab, pinjaman itu didasarkan pada kebutuhan masing-masing. Pengajuan itu cukup sampai izin dari Ketua Fraksi masing-masing anggota DPRD, tak perlu sampai ke Ketua sementara DPRD. Dia tak menyebut nama siapa saja yang tengah menggadaikan SK.

"Saya tidak tahu, karena kalau pinjaman hanya beberapa ratus juta, tidak perlu persetujuan Pimpinan DPRD. Cukup di Ketua Fraksi masing-masing," ujar alumnus Fisip Universitas Airlangga (Unair) itu.

Fenomena Anggota DPRD Gadaikan SK ke Bank, Gejala Apa Ini?Foto: Amir Baihaqi

(dnu/tor)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com