detikNews
Senin 09 September 2019, 18:41 WIB

Capim KPK Ghufron Tulis Makalah soal SP3: Manusia itu Mesti Ada Salahnya

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Capim KPK Ghufron Tulis Makalah soal SP3: Manusia itu Mesti Ada Salahnya Foto: Ilustrasi Capim KPK oleh Fuad Hasim
Jakarta - Salah satu calon pimpinan (capim) KPK, Nurul Ghufron, mendapatkan tema kewenangan penghentian penyidikan oleh KPK dalam makalah yang ditulisnya di Komisi III hari ini. Menurut Ghufron, penghentian penyidikan adalah mekanisme yang alami.

"Dalam pandangan kami, yang dipertanyakan adalah bagaimana pandangan saya sebagai capim KPK, apakah mekanisme SP3 atau penghentian penyidikan itu perlu diberikan atau tidak kepada KPK? Makalah saya menyampaikan bahwa penghentian penyidikan itu adalah mekanisme yang alami," kata Ghufron di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2019).




Ghufron menjelaskan dalam KUHAP penyidik maupun penuntut diberi kewenangan memberikan penghentian jika tidak cukup bukti, sementara dalam Pasal 40 UU Nomor 30 Tahun 2002, KPK tidak diberi wewenang untuk melakukan penghentian penyidikan. Menurut Ghufron, setiap penyidikan tidak mesti akan berakhir dan menghasilkan berkas perkara berupa penuntutan dan pemeriksaan di sidang.

"Tidak semua yang disidik itu kemudian akan melahirkan kasus yang dituntut kemudian dihadirkan di hadapan sidang untuk diperiksa di hadapan sidang. Sehingga dalam pandangan kami, SP3 atau penghentian penyidikan itu adalah sistem yang niscaya. Niscayanya karena apa? Pertama karena sistem peradilan pidana kita adalah sistem peradilan yang berbasis Pancasila yang religius yang mengakui bahwa kebenaran itu hanya milik Tuhan, maka kemudian manusia itu adalah makhluk yang mesti salah gitu ya, ada salahnya, sehingga begitu pun penyidikan," jelas Ghufron.

"Kalau penyidikan itu tidak semuanya menghasilkan kebenaran maka untuk hal-hal yang bersifat kesalahan itu memungkinkan kita perlu dihentikan," lanjut dia.



Menurut Ghufron, penghentian penyidikan adalah hal yang alami dan sesuai dengan landasan negara hukum yang berlandaskan Pancasila. Ia pun setuju adanya SP3 asalkan sesuai dengan syarat tertentu.

"Setuju ada SP3 dengan syarat-syarat tertentu, misalnya contoh saja orang meninggal, itu harus dihentikan," ucapnya.




Saat ditanya soal revisi UU KPK, Ghufron mengatakan bahwa perubahan adalah hal yang niscaya. Menurut Ghufron, perubahan itu diperlukan jika untuk menguatkan KPK.

"Prinsipnya bukan pada setuju atau tidak setuju pada perubahan ya, intinya perubahan itu niscaya. Kalau perubahannya ke arah kebaikan, hal-hal yang perlu dikuatkan oleh KPK misalnya salah satu contoh itu mekanisme SP3 itu diperlukan, perlu diubah. Jadi saya tidak pada pro kontra mau diubah atau tetap. Yang penting perubahan itu keniscayaan, asalkan demi perbaikan penguatan ke arah kebenaran, saya kira perlu diubah," ucapnya.
(azr/dhn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com