detikNews
2019/09/06 12:04:13 WIB

Komisi V DPR: Sesuai UU, Perlintasan Sebidang Kereta Api Harus Ditutup

Ibnu Hariyanto - detikNews
Halaman 1 dari 2
Komisi V DPR: Sesuai UU, Perlintasan Sebidang Kereta Api Harus Ditutup Focus group discussion (FGD) 'Perlintas Sebidang Tanggung Jawab Siapa?' (Foto: Ibnu Haryanto/detikcom)
Jakarta - Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis mengatakan harus ada solusi yang tegas dalam penanganan perlintasan sebidang kereta api. Menurut, Fary jika mengacu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 pelintasan sebidang kereta api harus ditutup.

"Jadi saya kira kita harus serius apalagi ini berkaitan dengan korban, sebagai DPR kami selalu mengingatkan selalu ingatkan bahwa UU Nomor 23 Tahun 2007 dengan tegas mengatakan perpotongan atau persinggungan jalur kereta api demgan bangunan lain masuk ke rel, perpotongan antar jalur kereta api dan jalan dibuat tidak sebidang. Nah inilah yang jadi dasar semua kita sesegera mungkin menutup perlintasan sebidang guna menciptakan transportasi yang aman. Itu amanat UU," kata Fary dalam focus group discussion (FGD) 'Perlintas Sebidang Tanggung Jawab Siapa?' di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (6/9/2019).



Fary mengatakan berdasarkan catatan DPR, setidaknya ada 5.094 perlintasan sebidang di seluruh Indonesia. Namun hanya, 1.192 perlintasan yang dikelola pemeintah.

"Menurut catat kami ada 5.094 perlintasan sebidang di indo, kami tanya berapa yang dikelola pemerintah itu 1.192 perlintasan, ada 3.629 kita anggap ilegal dari data ini. Apalagi disampaikan jumlah korban sampai tahun 2017 ada 1.200 lebih korban jiwa, dengan rincian 479 orang meninggal dunia, 533 luka berat, 274 orang luka ringan," ujarnya.

Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com