'Dirindukan' Korlantas, Begini Gerakan Disiplin Nasional Era Soeharto

'Dirindukan' Korlantas, Begini Gerakan Disiplin Nasional Era Soeharto

Rakhmad Hidayatulloh Permana - detikNews
Kamis, 05 Sep 2019 18:57 WIB
Foto: Mantan Presiden Indonesia Soeharto. (Istimewa/Getty Images)
Foto: Mantan Presiden Indonesia Soeharto. (Istimewa/Getty Images)
Jakarta - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Refdi Andri mengusulkan agar ada gerakan disiplin seperti era Presiden Soeharto untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas. Pasalnya, menurut dia, kini banyak sekali pelanggaran lalu lintas yang kerap menjadi peyebab kecelakaan.

Refdi mengatakan, gerakan disiplin nasional perlu digelar pada hari yang ditentukan. Bahkan, dia menginginkan ada satu hari tanpa ada pelanggaran.

"Saya menyarankan ada gerakan disiplin nasional seperti zaman Pak Harto dulu. Ditentukan harinya, bahwa tanggal sekian, bulan sekian, adalah hari tertib nasional atau apapun namanya. Sehingga energi kita akan mengarah pada hari itu, kalau perlu di hari itu tidak ada pelanggaran apapun yang terjadi. Kalau perlu satu hari itu kita canangkan kita tetapkan tidak ada satu pun kecelakaan, caranya seperti apa? Nantinya cari caranya, mungkin di hari itu tidak ada kendaraan yang turun ke jalan. Mungkin ada cara lain, hari itu dinyatakan libur, masyarakat hanya boleh menggunakan sepeda dan berjalan kaki," ujar Refdi dalam Workshop Smart SIM di gedung NTMC, Jl MT Haryono, Jakarta Selatan, Kamis (5/9/2019).



'Dirindukan' Korlantas, Begini Gerakan Disiplin Nasional Era SoehartoFoto: Kakorlantas Irjen Refdi (Farih Maulana/detikcom)

Selain itu, Refdi berharap gerakan itu bisa dilaksanakan di semua provinsi. Nantinya, lokasi gerakan disiplin itu akan dilakukan di titik-titik yang ditentukan.

"Alangkah baiknya semua gerakan itu bisa dilakukan di semua provinsi, semua kita dan kabupaten kita tentukan lokasi mana yang akan kita garap dan dilakukan secara serentak. Ketika itu bisa dilakukan tentu Indonesia bisa menjadi tertib setidaknya mungkin bisa 500 pasar bisa ditertibkan, 500 penggal jalan tertentu itu bisa kita tertibkan," tuturnya.


Gerkan Disiplin Nasional a la Soeharto

Gerakan Disiplin Nasional pertama kali dicetuskan oleh Presiden kedua RI, Soeharto bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Soeharto juga membentuk panitia Gerakan Disiplin Nasional melalui Keppres No 33/1995. Keppres ini diteken Soeharto pada 23 Mei 1995.

Berdasarkan Keppres itu, panitia Gerakan Disiplin bertugas untuk merumuskan konsep dan rencana program gerakan disiplin nasional, menyampaikan usulan kebijakan dan saran dan mengkoordinasikan rencana program. Panitia ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kepanitiaannya dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.


Sementara itu, dalam buku 'Di Balik Pascakolonial: Arsitektur, ruang kota dan budaya politik di Indonesia' karya Abidin Kusno, gerakan kampanye disiplin nasional masa itu dianggap sebagai fondasi masyarakat modern dan progresif.

Bersamaan dengan ini, Soeharto juga mengerahkan 2.000 personel militer yang disebar di sepanjang jalan-jalan di Jakarta. Para personel militer difungsikan untuk melawan siapapun yang merusak aturan kota mengenai kebersihan dan hukum dan untuk menanamkan rasa disiplin yang tinggi pada publik.

Selain itu, ada 14.000 sukarelawan yang dipersenjatai, dimobilisasi untuk membantu mencegah aktivitas-aktivitas kriminal di jalan dan meyakinkan bahwa para pejalan kaki supaya tertib menyebrangi jalan dengan benar sehingga tidak mengganggu lalu-lintas. Berkat gerakan ini, kondisi keamanan relatif aman saat itu.

Tak hanya sebatas di masyarakat saja, Gerakan Disiplin Nasional ini juga diterapkan sampai ke dalam keluarga-keluarga Indonesia. Gerakan ini diselaraskan dengan agenda pembangunan pemerintah saat itu.


Sementara itu, merujuk pada tulisan berjudul Disiplin Kerja karya Avin Fadilla Helmi yang terbit dalam Buletin Psikologi, Tahun IV, Nomor 2, Desember 1996, Gerakan Disiplin Nasional ini juga diterapkan di dunia usaha. BUMN dan pihak swasta, Gerakan ini ditindaklanjuti melalui upaya peningkatan disiplin kerja. Misalnya seperti pelatihan adi disiplin seperti yang dilakukan oleh PT. Jaya Group Jakarta. Gerakan ini juga diisi dengan kegiatan razia terhadap para PNS yang membolos ke pasar atau pusat pembelajaan saat jam kerja. (dnu/fjp)