Di Forum Parlemen Dunia, Ketua DPR Ajak Perangi Ketimpangan Sosial-Ekonomi

Aditya Mardiastuti - detikNews
Rabu, 04 Sep 2019 12:41 WIB
Foto: Bamsoet (Dok. Pribadi)


Bamsoet mengatakan ketimpangan merupakan tantangan dalam perwujudan hak asasi manusia. Apalagi ketimpangan itu juga menjadi masalah dunia yang bisa melanggengkan kemiskinan hingga marginalisasi yang pada akhirnya dapat menyebabkan konflik.

"Dalam merespons kondisi ini, parlemen dunia dengan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasannya, berperan penting dalam memastikan komitmen pembangunan SDGs di masing-masing negaranya bisa tercapai. Seperti yang diungkapkan Presiden Inter-Parliamentary Union pada pertemuan parlemen di High Level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development di New York beberapa waktu lalu, bahwa salah satu elemen penting dari komitmen SDGs No One Left Behind adalah No Parliament Left Behind, yang bermakna bahwa parlemen harus selalu terlibat aktif dalam seluruh upaya capaian SDGs," jelasnya.


Bamsoet menyatakan Indonesia berkomitmen menyukseskan implementasi SDGs. Salah satu contohnya dengan memberikan akses permodalan kepada 58 juta lebih usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mempekerjakan 89 persen tenaga kerja sektor swasta, dengan berkontribusi 60 persen terhadap pendapatan domestik bruto (PDB).

"Berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga didorong mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan. Antara lain sampai dengan akhir tahun 2018 lalu, program Kredit Usaha Rakyat mampu menyalurkan Rp 270 triliun dan menjangkau 13,24 juta debitur, pemberdayaan pelaku usaha super mikro kepada 4,93 juta nasabah kelompok perempuan prasejahtera dengan menyerap dana Rp 10,61 triliun, serta pendampingan kepada 293.295 nasabah usaha mikro kecil dengan menyerap dana sebesar Rp 21,21 triliun," ucap Bamsoet.

Bamsoet lalu menyinggung pencapaian Indonesia antara lain dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) sebagai upaya mewujudkan target Universal Health Coverage dengan pengalokasian 5 persen APBN untuk sektor kesehatan dan alokasi 20 persen APBN untuk sektor pendidikan.

"Di tahun 2019 lalu, pemerintah dan DPR RI menyiapkan Rp 123,1 triliun untuk sektor kesehatan. Dana tersebut ditingkatkan 7,4 persen menjadi Rp 132,2 triliun di tahun 2020 atau sekitar 5,23 persen dari APBN 2020. Sedangkan untuk pendidikan, ditingkatkan 2,7 persen dari Rp 492,5 triliun pada 2019 menjadi Rp 505,8 triliun di 2020," urai Bamsoet.

Hadir dalam acara ini Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla, Gubernur Bali I Wayan Koster, dan President Inter-Parliamentary Union Gabriela Cuevas Barron. Hadir pula pimpinan parlemen dari 27 negara, antara lain Ketua Parlemen Arab Saudi Dr. Abdullah Mohammed Ibrahim Al Sheikh, Ketua Parlemen Portugal Mr. Eduardo Ferro Rodrigues, Ketua Parlemen Timor Leste Mr. Arao Noe de Jesus da Costa Amaral, Ketua Parlemen Gambia Mr. Mariam Jack Danton, Wakil Ketua Parlemen Jordan Mr. Ahmad Hamisat, dan Wakil Ketua Parlemen Kamerun Mr. Mbah Ndam Joseph.

Empat organisasi internasional dan pemerintahan yang menjadi observer di antaranya Westminster Foundation for Democracy (WFD), Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC), Parliamentary Assembly of the Mediterranean (PAM) dan DAP Malaysia (Women Wing).


Simak Video "HUT Ke-74 DPR, Waktunya Bamsoet Pamer Pencapaian"

[Gambas:Video 20detik]


(ams/gbr)