detikNews
Selasa 03 September 2019, 13:38 WIB

NasDem-PPP Tegaskan Kabinet Hak Prerogatif Jokowi, Tak Intervensi Nama

Mochamad Zhacky - detikNews
NasDem-PPP Tegaskan Kabinet Hak Prerogatif Jokowi, Tak Intervensi Nama Foto: Jokowi (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemilihan menteri merupakan hak prerogatif presiden. Menanggapi hal itu, Partai NasDem mengaku juga berpandangan seperti itu sejak awal.

"Memang dari awal NasDem begitu sikapnya. Itu sikapnya NasDem. Kalau soal kabinet itu hak prerogatif presiden," kata Sekjen NasDem Johnny G Plate di kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2019).


Plate menyebut NasDem sedari awal menyerahkan soal pemilihan menteri kepada Jokowi. Dia juga mengklaim kalau partai yang dipimpin Surya Paloh itu sama sekali tak menyodorkan nama kader ke Jokowi untuk dijadikan menteri.

"Makanya NasDem dari awal bilang kami serahkan sepenuhnya ke Pak Jokowi. Bahkan, nama pun kami nggak kasih, terserah Pak Jokowi. Itu silakan Pak Jokowi, struktur kabinet, nomenklatur kabinet, itu domain presiden terpilih," jelasnya.

NasDem-PPP Tegaskan Kabinet Hak Prerogatif Jokowi, Tak Intervensi NamaFoto: Johnny G Plate (Tsarina Maharani/detikcom)

PPP juga mengaku bersikap demikian. Sekjen PPP Arsul Sani menyebut partai berlambang kakbah itu tak pernah mencampuri urusan pemilihan menteri.

"Kan begini, bahkan partai-partai itu nggak ikut campur, karena rata-rata partai-partai menunggu semua dari Pak Jokowi," ucap Arsul di kompleks parlemen.


Arsul juga menyebut PPP belum menyerahkan nama calon menteri ke Jokowi. Namun, dia mengatakan PPP akan menyodorkan nama jika Jokowi telah memutuskan kementerian apa yang akan dipimpin kader PPP.

NasDem-PPP Tegaskan Kabinet Hak Prerogatif Jokowi, Tak Intervensi NamaFoto: Sekjen PPP Arsul Sani (Tsarina/detikcom)

"Ambil contoh misalnya saya ditanya apakah PPP sudah mengajukan nama? Ya belum, wong belum diminta presiden kok. Kalau kita mengajukan nama itu kan namanya bisa diinterpretasikan nanti intervensi," jelasnya.

"Begitu presiden memberi tahu PPP akan dapat pos ini, nah baru kami ajukan. Atau bahkan presidennya sudah mem-pick up nama, itu hak prerogatif presiden," imbuh Arsul.


Diberitakan sebelumnya, Jokowi mengungkapkan jelang pelantikan presiden 20 Oktober mendatang dirinya kerap ditanya nama-nama menteri yang akan masuk kabinet. Jokowi menegaskan bahwa susunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

"Banyak sering saya sampaikan, setiap saat ada pertanyaan itu saya sampaikan konstitusi kita menyatakan bahwa itu adalah hak prerogatif presiden, jadi jangan ada yang ikut campur," tegas Jokowi saat membuka Peresmian Pembukaan Konferensi Hukum Tata Negara VI 2019 di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/9).


Kriteria Pilihan Tim Pakar di Bantu Jokowi Cari Menteri:

[Gambas:Video 20detik]




(zak/gbr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com