Round-Up

Selisih Pendapat Komisi III DPR Soal Hasil Seleksi Capim KPK

Tim detikcom - detikNews
Senin, 02 Sep 2019 21:00 WIB
Gedung baru KPK (Foto: Rachman Haryanto-detikcom)

Desmond mengatakan DPR hanya dalam kapasitas menunggu nama-nama capim KPK diserahkan Jokowi. Menurut Desmond, DPR akan segera menggelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) jika Jokowi sudah mengirimkan nama capim disertai pengantar presiden.

"Kami di DPR menunggu saja, 10 itu siapa saja. Sesudah 10 (nama) itu diserahkan ke presiden, presiden akan mengeluarkan Ampres (Amanat Presiden) ke DPR untuk meminta DPR melakukan proper (fit and proper test)," kata Desmond.

"Dari situ presiden dan pansel akan melampirkan hasil dialog-dialog kenapa orang ini lolos, tentu catatan-catatan itu jadi bahan bagi kami Komisi III untuk membahasnya," imbuh dia.


Sementara itu, Anggota Komisi III dari Fraksi PKS Nasir Djamil menilai Jokowi bisa digugat jika mencoret nama capim KPK yang telah diserahkan oleh Pansel. Menurutnya, pencoretan itu malah bakal membuat gaduh.

"Presiden bisa digugat karena apapun ceritanya Pansel itu orang kepercayaan dia tangan kanannya. Karena presiden sibuk maka dia bentuk pansel. (Kalau dicoret) dia bela diri kenapa dicoret, gaduh lagi nanti," ujarnya.