Jokowi Diminta Berani Tolak Nama Capim KPK Bermasalah

Haris Fadhil - detikNews
Senin, 02 Sep 2019 12:54 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) (BPMI Setpres/Kris)


Kurnia mengatakan pansel bekerja berdasarkan keppres sehingga Jokowi sebagai presiden punya hak penuh menolak hasil kerja Pansel.

"Pada dasarnya kerja Pansel berdasarkan landasan hukum Keputusan Presiden. Tentu jika Presiden tidak puas dengan kinerja Pansel, maka Presiden mempunyai hak penuh untuk menolak hasil kerja Pansel. Tidak hanya itu, bahkan Presiden dapat mengevaluasi total kerja Pansel Pimpinan KPK yang dinilai menyisakan banyak persoalan. Mengingat hingga hari ini sangat deras kritikan yang telah disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat dan tersebar di beberapa daerah terkait proses seleksi Pimpinan KPK," tuturnya.


Proses penyerahan nama capim KPK dari pansel ke presiden ini diatur dalam pasal 30 ayat 8 dan 9 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Berikut ini isinya:

Pasal 30

(8) Panitia seleksi menentukan nama calon Pimpinan yang akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia.
(9) Paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar nama calon dari panitia seleksi, Presiden Republik Indonesia menyampaikan nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebanyak 2 kali jumlah jabatan yang dibutuhkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Saat ini, ada 20 nama capim KPK yang telah mengikuti proses wawancara dan uji publik. Presiden nantinya akan menyerahkan 10 nama capim KPK ke DPR.



Simak Video "Presiden Jokowi Harapan Terakhir untuk Selamatkan KPK"

[Gambas:Video 20detik]

Halaman

(haf/fdn)