Jimly Minta Lembaga Peradilan Tidak Ikut Pindah ke Ibu Kota Baru

Matius Alfons - detikNews
Rabu, 28 Agu 2019 12:28 WIB
Foto: Eks Ketua MK Jimly Asshidiqie memberi sambutan di acara peluncuran buku di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. (Alfons-detikcom)
Foto: Eks Ketua MK Jimly Asshidiqie memberi sambutan di acara peluncuran buku di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. (Alfons-detikcom)

Selain itu, Jimly menyebut rencana pemindahan ibu kota yang disebut Presiden Jokowi terlalu dini. Menurutnya, seharusnya menunggu regulasi berupa UU baru.

"Maka memang presiden pidato kemarin di gedung MPR DPR itu memang terlalu maju ya kesannya itu. Sehingga mendiktekan seolah-olah padahal itu kan baru rencana. Jadi sifatnya baru ide, baru rencana, dan nanti dibutuhkan persetujuan bersama para wakil rakyat, ujarnya.

Selain itu, kata Jimly, pembangunan infrastruktur di ibu kota baru juga harus merampungkan undang-undang terlebih dahulu. Sebab, pembangunan infrastruktur butuh anggaran.

"UU DKI itu kan harus diubah jadi UU baru dan itu nanti menjadi dasar untuk menyusun APBN. Dan APBN bukan hanya APBN dia harus bikin semacam rencana jangka menengah 5 tahun sampe 10 tahun jangka panjang karena ini kan pasti tidak selesai 1 tahun," ujarnya.

"UU dulu. Belum bisa, belum bisa dibangun langsung karena butuh anggaran, anggaran masuk APBN dasarnya UU. UU ada dulu, walaupun dia berlakunya untuk 10 tahun," imbuhnya.


Sebelumnya, pengumuman pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur ini diumumkan Presiden Jokowi pada Senin (26/8/2019). Lokasi ibu kota baru itu sebagian berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara.

"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta.

Halaman

(maa/idh)