detikNews
Rabu 28 Agustus 2019, 11:31 WIB

Lewat Migran Juara, Pemprov Jabar Tracking hingga Sertifikasi TKI

Nurcholis Ma'arif - detikNews
Lewat Migran Juara, Pemprov Jabar Tracking hingga Sertifikasi TKI Foto: Dok Kemnaker
Jakarta - Guna mengurangi berbagai permasalahan pekerja migran asal Jawa Barat (Jabar), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinaskertrans) Provinsi JaBarat meluncurkan program Migran Juara.

Menurut Kepala Disnakertans Jabar, Ade Afriandi, permasalahan yang menimpa para pekerja migran Indonesia (PMI) disebabkan banyak hal, seperti keterbatasan wawasan dan keterampilan, penempatan ilegal, hingga praktik percaloan yang masih marak.

"Ini sudah menjadi masalah klasik dan harus segera dihilangkan salah satunya melalui program Migran Juara yang sudah kami gulirkan," ujar Ade dalam keterangannya, Selasa (27/8/2019).


Ade yang hadir pada Rapat Koordinasi Perbaikan Tata Kelola Layanan PMI Jawa Barat, di The Luxury Trans Hotel Bandung, mengungkapkan melalui program Migran Juara, Disnakertrans Jabar telah membentuk tim khusus untuk membangun sistem navigasi migrasi.

Sistem ini terbentuk dari seluruh rangkaian sistem pendataan calon tenaga kerja, sistem perekrutan yang melibatkan peran disnakertrans provinsi, kabupaten atau kota, hingga keterlibatan aparat desa.

"Juga di dalamnya termasuk pelatihan dan sertifikasi, sistem penempatan, serta sistem tracking warga Jabar yang bekerja di luar negeri," ucap Ade.


Menurut Ade, sejauh ini sudah banyak pekerja migran asal Jabar yang dinilai berhasil meraih sukses di luar negeri. Ini dibuktikan dengan jumlah diaspora asal Jabar yang cukup banyak.

"PMI asal Jabar sudah banyak yang berhasil, diasporanya banyak," katanya.

Ade juga mengungkapkan rencana Pemdaprov Jabar yang akan melakukan groundbreaking gedung Migran Training Centre Jawa Barat pada bulan Maret di tahun 2020.

"Saat ini sedang dalam tahap promosi kegiatan, Insyaallah Maret 2020 dimulai pembangunan gedung Migran Training Centre," ujar Ade.

Menurut Ade, tak hanya melalui program Migran Juara, perlindungan kepada pekerja migran juga akan diperkuat regulasi yaitu perda provinsi, kabupaten atau kota hingga desa seperti yang sudah terbit Peraturan Desa Majasari di Kabupaten Indramayu.

Ade menyebut data Balai Latihan Kerja Pekerja Migran Indonesia (BLKPMI) yang mencatat hingga akhir tahun 2018, Indramayu menjadi daerah dengan penempatan pekerja migran terbanyak yaitu 21.480 orang, disusul Kabupaten Cirebon dan Subang. Selanjutnya ada 10 negara tujuan favorit yaitu Taiwan, Hongkong, Malaysia, Singapura, Saudi Arabia, Brunei Darussalam, Korea Selatan, Kuwait, Oman, dan Uni Emirat Arab.

Rapat Koordinasi Perbaikan Tata Kelola Layanan PMI Jabar ini turut dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Kadisnakertrans se-Jabar, LSM pegiat pekerja migran, serta sejumlah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).


(mul/mpr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com