detikNews
Selasa 27 Agustus 2019, 14:28 WIB

Gubernur Nurdin ke DPRD: Jangan Dirongrong, Biar Rakyat Nikmati Pembangunan

Aditya Mardiastuti - detikNews
Gubernur Nurdin ke DPRD: Jangan Dirongrong, Biar Rakyat Nikmati Pembangunan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah (Foto: Muhammad Ridho)
Denpasar - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah menilai polemik hak angketnya telah usai dengan munculnya revisi kesimpulan dan rekomendasi. Kini dia minta semua pihak untuk mendukung masa kepemimpinannya di Sulsel.

"Ya itulah, makanya kita harus tinggalkan lagi pola-pola (sakit hati) itu. Jadi kalau ada yang terpilih kita hargai, kita dukung, kita tunggu lagi 5 tahun ke depan, jangan dirongrong supaya rakyat bisa menikmati hasil-hasil pembangunan," kata Nurdin di sela acara Forum Kerja Sama: Peningkatan Kerja Sama BPPT dan Mitra Sebagai Penghela Pertumbuhan Ekonomi untuk Indonesia Maju, Mandiri, Adil dan Makmur di Balai Teknologi Industri Kreatif Keramik (BTIKK) BPPT, Suwung, Denpasar, Bali, Selasa (27/8/2019).

Berkaca dari kasus angket lalu, Nurdin pun memastikan pihaknya bakal membangun komunikasi intens dengan anggota DPRD Sulsel.



"Kuncinya satu bangun komunikasi, transparansi itu saja. Ini kan hak angket ini semua anggota DPRD yang sudah berakhir sebagian besar," cetusnya.

Dia juga memastikan pihaknya transparan dalam mengelola keuangan daerah. Dia sudah meminta para anggota dewan untuk mencatat apa saja kebutuhan dapilnya untuk disusun menjadi program prioritas.

"Kemarin kita kumpulin temen-temen bahwa kita transparan, kedua tolong semua kebutuhan daerah/dapil dikumpulkan semua, kita bicarakan bersama, yang penting masuk kepada program unggulan kita. Jadi bukan pokir, itu memperkuat perencanaan kita," tuturnya.

Sebelumnya, usai paripurna laporan Pansus Hak Angket DPRD Sulsel, muncul revisi kesimpulan dan rekomendasi atas dugaan pelanggaran Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah.

Pada sidang paripurna, Jumat (23/8), Ketua Pansus Kadir Halid membacakan kesimpulan dari hasil kerja Pansus Angket. Pansus menyimpulkan terjadi dualisme kepemimpinan penyelenggaraan pemerintah.



"Selain itu ditemukan juga fakta-fakta Gubernur Sulsel terbukti secara sah dan meyakinkan mengambil kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan," kata Ketua Kadir Halid membacakan laporan Pansus Angket pada paripurna di DPRD Sulsel pekan lalu.

Namun pernyataan Kadir dibantah Ketua Fraksi PKS DPRD Sulsel Ariady Arsal. Menurutnya berdasarkan rapim sebelum paripurna yang dihadiri ketua komisi, pimpinan fraksi, pimpinan DPRD disepakati hanya ada dua poin kesimpulan.

"Kesimpulan pertama, ada dua dualisme kepemimpinan pada Pemerintah Sulawesi Selatan," ujarnya.

"Kesimpulan kedua adalah ada dugaan kuat, berdasarkan indikasi yang ditemukan dalam penyelidikan dan fakta-fakta persidangan panitia angket menemukan telah terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan dan perundang-undangan, serta adanya potensi kerugian negara," imbuhnya.

Pada rekomendasi, semula Pansus Angket membacakan 7 poin. Sedangkan kini rekomendasi menjadi:

Menyampaikan laporan ini tentang kesimpulan dan temuan-temuan dari panitia angket ke pimpinan DPRD Sulsel untuk ditindaklanjuti kepada pihak-pihak yang terkait yang dianggap perlu dan berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Simak Video "Massa Pro-Nurdin Abdullah Demo di DPRD Sulsel, Tolak Wacana Pemakzulan"

[Gambas:Video 20detik]


(ams/rvk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com