detikNews
Senin 26 Agustus 2019, 16:52 WIB

Tokoh Hindu-Adat Dukung Reklamasi Benoa Disetop: Demi Kesucian Bali

Aditya Mardiastuti - detikNews
Tokoh Hindu-Adat Dukung Reklamasi Benoa Disetop: Demi Kesucian Bali Tokoh Hindu dan Adat Bali mendukung Gubernur Wayan Koster yang ingin reklamasi di Teluk Benoa disetop (Aditya Mardyastuti/detikcom)
Denpasar - Parisada Hindu Darma Indonesia (PHDI) Bali, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Bali, dan Majelis Utama Desa Adat (MUDA) Bali sepakat dengan Gubernur Bali Wayan Koster yang meminta reklamasi di Pelabuhan Benoa dihentikan. PHDI dan MUDA menyebut reklamasi telah menodai kesucian alam Bali.

"Ini (reklamasi) kan sudah sejak 2012 sedangkan Gubernur Wayan Koster kan baru setahun, sedangkan ini proses dan berlangsung sudah 7 tahun lebih tetapi ketika ditemukan bahwa proses perizinannya pun ada kesalahan, pengerjaan teknisnya ada kesalahan, kemudian fakta-faktanya biota laut, ekosistem laut mangrove juga rusak ini, sudah tentu kita dukung gubernur," kata Ketua MUDA Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet saat jumpa pers di Kantor Dinas Kebudayaan Bali, Jl Ir Djuanda, Renon, Denpasar, Bali, Senin (26/8/2019).

Sukahet mengatakan selama ini baik PHDI maupun MUDA tidak diikutsertakan dalam pembahasan rencana proyek reklamasi yang dilakukan PT Pelindo III itu. Dia menyebut reklamasi di Pelabuhan Benoa telah menjadi polemik di masyarakat karena bertentangan dengan kosmologi Tri Hita Karana.


"(Reklamasi) Itu memang menjadi polemik sejak lama, aspirasi masyarakat ya kita dalam hal ini membangun Bali Tri Hita Karana dan Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Gubernur Bali yang sekarang ini sama visinya catur purusa arta (empat tujuan hidup manusia), (yaitu) dharma (kebajikan), artha (benda duniawi), kama (keinginan), moksa (terbebasnya jiwa), jadi kita tidak ingin Bali berorientasi pada bisnis, uang saja, bisnis saja dikejar, tapi darmanya kebenaran tata ruangnya, lingkungan hidupnya kesucian balinya, taksu Balinya ini kan harus dipertahankan," jelasnya.

Lebih jauh, Sukahet menerangkan kasus reklamasi di Pelabuhan Benoa berbeda dengan reklamasi untuk perpanjangan landasan pacu di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Sebab, perpanjangan landasan pacu bandara menjadi kebutuhan banyak pihak.
Kiri ke kanan: Ketua PHDI Bali Prof I Gusti Ngurah Sudiana dan Ketua MUDA Ida Pangelingsir Agung Putra SukahetKiri ke kanan: Ketua PHDI Bali Prof I Gusti Ngurah Sudiana dan Ketua MUDA Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet (Aditya Mardyastuti/detikcom)
"Bandara dulu perpanjangan landasan reklamasi juga. Kenapa diizinkan? Karena hajat hidup orang Bali di situ, manfaat kesejahteraannya jelas, dan reklamasinya sedikit. Memang reklamasi tidak bisa dihindari untuk pembangunan yang memang bertujuan untuk dari segi estetika tidak masalah dan kesucian tidak terganggu," terang Sukahet.
Berbeda dengan perpanjangan landasan bandara, kata Sukahet, reklamasi di Pelabuhan Benoa murni untuk kepentingan komersial. Selain itu, kegiatan reklamasi ini merusak alam.

"Pelindo ini yang akan dijadikan kawasan komersial, bisnis, di situ juga jadi ini yang tidak disetujui. Kawasan komersial itu sampai menguruk beda dengan bandara, kalau bandara hajat hidup banyak orang seluruh Bali itu. Proses-proses pembangunan yang akan berdampak sekali dengan lingkungan, kesucian, parisada, majelis desa adat harus dilibatkan sejak awal sehingga kita bisa kaji sejauh mana akan merusak lingkungan dan berpengaruh terhadap bentangan spiritual alam Bali," tuturnya.

Di lokasi yang sama, Ketua PHDI Bali Prof I Gusti Ngurah Sudiana menyebut areal reklamasi di Pelabuhan Benoa itu termasuk kawasan yang disucikan.

"Kalau dari sisi agama untuk reklamasi itu sudah jelas, reklamasi untuk di laut itu tidak dibolehkan karena laut itu masuk kawasan suci. Kenapa kawasan suci, karena laut itu adalah yang berstana Dewa Baruna dan beliau sebagai tempat yang nantinya dihubungkan dengan upacara melasti," terangnya.
Sudiana mengatakan pihaknya juga belum pernah dimintai pendapat terkait reklamasi tersebut. Dia pun menyayangkan akhirnya proyek itu berjalan.

"Dari dulu parisada tegas laut jangan direklamasi," tuturnya.

"Karena reklamasi ini akan menghancurkan tidak saja kepercayaan dan hal-hal yang bersifat material seperti lingkungan. Kalau saja dia memang datang ke parisada untuk berkonsultasi akan kita sampaikan bahwa itu tidak benar, kami dari sisi parisada majelis umat sangat menyayangkan pembangunan seperti itu, kami kira itu sudah ada izin sebelumnya. Kami sebenarnya mau menyampaikan kepada gubernur tapi kecepetan gubernur memutus, kajian gubernur itu kan tidak sembarangan, dari berbagai aspek," tutur Sudiana.




Tonton Video Jadi Irup HUT RI di Pulau Reklamasi, Anies: Ini Bukan Lahan Pribadi:

[Gambas:Video 20detik]


(ams/jbr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com