detikNews
Minggu 25 Agustus 2019, 10:58 WIB

BPODT Ungkap Penghambat Danau Toba Jadi Kawasan Pariwisata Internasional

Budi Warsito - detikNews
BPODT Ungkap Penghambat Danau Toba Jadi Kawasan Pariwisata Internasional Foto: Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) Arie Prasetyo (Budi Warsito-detikcom).
Samosir - Kawasan Danau Toba, Sumatera Utara tengah dicanangkan menjadi destinasi wisata internasional. Namun ditemukan sejumlah hambatan dalam pembangunan Danau Toba menjadi destinasi wisata internasional.

Hal ini diungkapkan Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) Arie Prasetyo dalam Rapat Koordinasi Pengamanan dan Pengelolaan Mendukung Pembangunan Kawasan Danau Toba Sebagai Destinasi Wisata Internasional di Tuk Tuk, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Minggu (25/8/2019). Rapat dihadiri jajaran Polda Sumut dan sejumlah kepala daerah.

"Ada beberapa isu yang menjadi hambatan kita. Termasuk masalah lingkungan, komunikasi yang lebih baik lagi antara pemerintah dan masyarakat. Hingga sampai detil-detil pembatasan Tonase kendaraan yang melintas di kawasan Danau Toba," ujar Arie dalam paparannya.

Menurut Arie agar kawasan di Danau Toba menjadi kawasan pariwisata maka nuansanya haruslah pariwisata.

"Jadi kalau orang datang ke Danau Toba ini nuansanya pariwisata. Jangan nanti tiba-tiba nanti ada kendaraan berat yang melalui jalan pada jam-jam yang tidak tepat," kata Arie.

Ditegaskan Arie, tugas pengembangan kawasan pariwisata Danau Toba ini bukan hanya tugas BPODT saja. Tetapi juga pihak lainnya, seperti pemerintah kabupaten di sekitarnya dan juga pihak lainnya.

"Kami harus bersinergi dengan berbagai stakeholder. Kami juga harus bersinergi dengan kalangan akademisi, kalangan bisnis, pemerintah pusat hingga daerah dan media," ujarnya.

"Kami juga berharap, kawan-kawan media bisa mendukung ke arah ini. Karena tadi disampaikan oleh kepolisian, banyak berita-berita yang memang cukup penting. Tapi kalau diangkat terus ini bisa menjadi citra negatif yang akhirnya menghancurkan citra pariwisata kita," imbuhnya.

Jadi, lanjutnya, semua pihak harus sama-sama bahu-membahu melakukan pembangunan hard infrastructure hingga soft infrastructure. "Bagaimana mengelola image Danau Toba itu penting, karena kita sedang pembangunan. Hingga tahun 2020 akan banyak perubahan," tandasnya.


Sementara itu, tujuan dilakukannya rapat koordinasi tersebut, guna menginventarisir masalah-masalah yang ditemukan dalam proses pembangunan Danau Toba sebagai Destinasi Wisata Super Prioritas.

"Aparat keamanan ini banyak sekali korelasinya dengan berbagai aktivitas masyarakat, termasuk pengembangan Danau Toba. Keamanan itu kita mulai dari keamanan pembangunannya, keamanan prosesnya, permasalahan yang ada di dalamnya harus kita inventarisir dan kita kurangi hingga kita bisa tuntaskan," jelas Kapolda Sumut Irjen Agus Andrianto.

Menurut Agus, apabila jaminan keamanan bisa diberikan, maka investor bisa hadir dan uang yang digelontorkan makin banyak ke daerah. Masyarakat pun bisa menikmati.

"Keamanan dengan semua elemen masyarakatnya, supaya bisa menarik investor. Menyiapkan SDM untuk bisa dikonstruksi. Dari anggaran pemerintah sudah cukup besar diturunkan. Nanti investor yang lain akan membangun fasilitas yang ada di kawasan.
Karena pembangunan ini nantinya akan menyerap begitu banyak tenaga kerja," ujarnya.


Lebih lanjut dikatakannya, Polda Sumut dalam pembangunan dan pengembangan Danau Toba sifatnya mengamankan hingga suksesnya program dari pemerintah pusat.

"Kita mendorong, memfasilitasi dan mengamankan hingga mensukseskan pemerintah ini. Apalagi ini sudah dicanangkan sebagai destinasi superprioritas. Kalau begitu, kita di daerah ini harus menyambutnya dengan baik. Supaya Bapak Presiden yang mengeluarkan kebijakan ini juga senang," tandas Agus.
(nvl/nvl)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com