detikNews
Minggu 25 Agustus 2019, 08:53 WIB

Kemendagri Usul Ibu Kota Baru Bukan Daerah Otonomi, Komisi II: Harus Dikaji

Eva Safitri - detikNews
Kemendagri Usul Ibu Kota Baru Bukan Daerah Otonomi, Komisi II: Harus Dikaji Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta - Kementerian Dalam negeri (Kemendagri) menyarankan ibu kota negara yang baru nanti bukan merupakan daerah otonomi. Komisi II DPR RI mengimbau agar saran itu dikaji.

"Kita belum setuju usul Mendagri, namun kita nanti akan membuat kajian, saya kira tugas kemendagri nanti membuat kajian plus minusnya, apakah tetap seperti sekarang atau dijadikan ibu kota dengan administratif, saya kira semua harus dikaji dulu jangan terburu-buru mendagri memutuskan sebagai kota administratif atau ibu kota administratif," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI Riza Patria, kepada wartawan, Minggu (25/8/2019).
Riza mengatakan kepala daerah setempat harus memetakan kelebihan dan kekurangan apabila wilayah yang akan dijadikan ibu kota baru layak menerapkan sistem pemerintahan non-otonom. Kepala daerah harus segera membuat kajian.

"Sebagai wacana boleh saja, yang paling penting sekarang semua gubernur dan para ahli segera membuat kajian," jelasnya.

Ketua DPP Partai Gerindra itu melihat kelebihan dan kekurangannya soal usul Kemendagri itu. Sisi positifnya, kata dia, daerah administrasi akan mengalami proses pembangunan lebih cepat karena gubernur dipilih secara langsung Presiden.

"Sisi negatifnya berarti di situ kedaulatan di tangan presiden jadinya bukan di tangan rakyat," ucapnya.
Untuk itu, ia meminta Kemendagri mengkaji ulang secara keseluruhan. Lalu memikirkan bagaimana tindak lanjut terhadap struktur pemerintah setempat yang sudah tersusun.

"Jadi menurut saya kita perlu dulu mengkaji dulu kira-kira itu selesainya kapan, kan sudah ada gubernur terpilih umpamanya di Kaltim atau di Kalteng, itu kan sudah ada gubernur terpilih, ada bupati terpilih, kalau dijadikan administratif itu artinya meniadakan, mengganti berarti gubernur terpilih yang ada, atau nanti setelah abis masa jabatan ditunjuk oleh presiden gubernurnya," jelasnya.
Sebelumnya Kemendagri sudah memiliki sejumlah saran untuk Presiden Joko Widodo mengenai sistem pemerintahan yang bisa diterapkan di ibu kota negara yang baru nanti. Kemendagri berharap ibu kota negara yang baru nanti bukan merupakan daerah otonomi tetapi daerah administratif. Sehingga tidak ada Pilkada di daerah tersebut.

"Kami menyarankan jangan merupakan daerah otonom. Kami pahami dinamika politis setiap daerah. Kami khawatirkan akan jadi persoalan dalam mengambil keputusan untuk membuat ibu kota yang betul-betul teduh dan aman bagi pemimpin negara dalam mengambil keputusan," ujar Plt Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik dalam diskusi polemik 'Gundah Ibu Kota Dipindah' di d'Consulate Resto & Lounge, Jl KH Wahid Hasyim No 49-51, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8/2019).

"Pak Menteri (Mendagri Tjahjo Kumolo) beberapa kali bilang, kami usahakan di sana jangan ada Pilkada mungkin itu akan jadi daerah administratif ya, mungkin ya. Tapi itu tergantung nanti putusan presiden," lanjut Akmal.
(eva/idn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com