detikNews
Jumat 23 Agustus 2019, 21:18 WIB

Politikus PDIP Minta Pemprov DKI Tak Telantarkan Pencari Suaka di Kalideres

Marlinda Oktavia Erwanti - detikNews
Politikus PDIP Minta Pemprov DKI Tak Telantarkan Pencari Suaka di Kalideres Charles Honoris (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Pemprov DKI Jakarta memutuskan pencari suaka harus meninggalkan lahan eks Kodim Jakarta Barat dan menghentikan bantuan layanan. PDIP menyayangkan langkah Pemprov DKI tersebut.

"Keputusan Pemprov DKI yang memutus pasokan kebutuhan dasar 1.000 lebih pencari suaka dan meminta mereka segera meninggalkan lahan di Kalideres, Jakarta Barat, sangat disayangkan. Pemerintah, baik di daerah maupun pusat, seharusnya mempunyai tanggung jawab moral bersama untuk menangani persoalan kemanusiaan ini," kata politikus PDIP, Charles Honoris kepada wartawan, Jumat (23/8/2019).



Charles mengatakan pemerintah, baik pusat maupun daerah, memiliki tanggung jawab moral untuk menangani persoalan pencari suaka. Apalagi, kata dia, hal itu juga diatur dalam UU tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

"Tanggung jawab kemanusiaan yang tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights ini sudah diadopsi Indonesia dalam Pasal 28 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, bahwa 'setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain' kecuali bagi mereka yang melakukan kejahatan nonpolitik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip PBB. Jadi secara prinsip, Indonesia punya kewajiban moral dan hukum untuk melindungi para pencari suaka," tuturnya.

"Indonesia memang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi PBB 1951 dan Protokol Mengenai Status Pengungsi PBB 1967 yang mengatur secara teknis perlidungan pengungsi. Namun, RI sudah memiliki Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, yang meski belum lengkap, namun telah memuat sejumlah prinsip yang selaras dengan dua regulasi internasional tersebut. RI juga sudah mengadopsi Deklarasi New York terkait Pengungsi dan Migran yang merupakan komitmen dan tanggung jawab bersama bangsa-bangsa di dunia untuk melindungi pengungsi," sambung Charles.

Charles mengatakan tak ada alasan bagi pemerintah, khususnya Pemprov DKI untuk tak ikut membantu persoalan pencari suaka. Dia pun menyontohkan negara Yordania yang menganggarkan bantuan untuk para pengungsi.

"Jadi, mengurusi pencari suaka dan pengungsi itu adalah tanggung jawab RI sebagai bagian dari komunitas internasional. Oleh karenanya, tidak ada alasan bagi Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat untuk menelantarkan pada pencari suaka di Kalideres. Negara seperti Yordania saja menghabiskan 25 persen APBN-nya untuk mengurusi pengungsi. Indonesia memang tidak harus seperti Yordania dalam menangani pencari suaka. Tetapi masak kita yang baru mengurus 1.000-an orang pencari suaka saja sudah sedemikian ingin lari dari tanggung jawab moral kemanusiaan ini," paparnya.

Anggota Komisi I DPR itu pun meminta pemerintah untuk merenungkan prinsip kemanusiaan dalam menangani persoalan ini.

"Kita seharusnya mengingat dan merenungkan bahwa prinsip perikemanusiaan (menselijkheid) yang digali Bung Karno dan menjadi Sila ke-2 Pancasila adalah dasar dari nasionalisme yang bangsa Indonesia pegang, dan seperti kata Bung Karno: 'nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme'," ujar Charles.



Sebelumnya, Pemprov dan DPRD DKI Jakarta memutuskan pencari suaka harus meninggalkan lahan eks Kodim Jakarta Barat pada 31 Agustus 2019. Sedangkan bantuan layanan akan dihentikan hari ini.

"Tanggal 31. Bukan dideportasi, dipulangkan, (atau seperti apa) silakan UNHCR. Jadi kita tidak punya wewenang lagi karena ini bukan wewenang Pemda," ujar Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (21/8/2019).

"Sebenarnya begini, seluruh pengelolaan para pengungsi itu ada di tangan UNCHR, jadi kewenangannya ada di sana. Sifat dari bantuan kami di Jakarta adalah sifatnya kemanusiaan untuk mengisi kebutuhan dasar di saat UNCHR belum menjalankan. Tapi, kita harus kembalikan kepada kewenangannya, dan itulah yang sekarang kita lakukan," ucap Anies kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019).
(mae/jbr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com