detikNews
Jumat 23 Agustus 2019, 14:56 WIB

Menteri ATR Ralat soal Kaltim Ibu Kota Baru, HNW Bicara Isu Gempa

Mochamad Zhacky - detikNews
Menteri ATR Ralat soal Kaltim Ibu Kota Baru, HNW Bicara Isu Gempa Foto: Hidayat Nur Wahid (Erwin Dariyanto/detikcom)
Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil meralat pernyataan yang menyatakan Kalimantan Timur (Kaltim) telah ditetapkan sebagai ibu kota negara yang baru dengan menyebut wilayah itu merupakan salah satu alternatif. Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) menyebut perubahan pernyataan itu ada hubungannya dengan isu gempa di Kaltim.

"Pak Jokowi hanya membantah pernyataan dari Ustaz Djalil, di mana Ustaz Djalil menyebutkan bahwa suara keputusan untuk ke Kaltim yang belum tahu persis lokasinya di mana," kata HNW di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (23/8/2019).

"Pak Jokowi mengatakan masih ada satu-dua kajian yang belum selesai. Ya mungkin kajian itu juga karena kemarin terjadi gempa juga di Kaltim. Katanya di Kaltim itu sangat tidak ada gempa," imbuhnya.


BMKG telah memastikan tak ada gempa di Kaltim. Gempa yang disangka ada di Kaltim itu, BMKG menjelaskan, terjadi di Sulawesi

Kembali ke HNW, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS itu menyebut rencana pemindahan ibu kota harus didiskusikan dengan MPR. Politikus PKS itu kemudian menyinggung salah satu pasal yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Terkait UUD di Pasal 2 ayat 2 menjelaskan, MPR bersidang sedikitnya 5 tahun sekali di ibu kota negara. Ibu kota negara sekarang Jakarta. Kalau akan melakukan pemindahan, harusnya MPR di-sounding dong. Kenapa? Karena MPR sebagai perwujudan dari seluruh anggota DPD itu juga penting bagaimana caranya tentang pemindahan ibu kota," papar HNW.

Menurut HNW, DPR juga mempertanyakan mengapa pemerintah belum menyerahkan naskah akademik terkait pemindahan ibu kota negara. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS itu juga mempersoalkan tidak adanya anggaran pemindahan ibu kota dalam RUU APBN 2020.

"Bahkan kemarin ketika membahas RUU APBN itu juga sama sekali tidak ada poin untuk anggaran pemindahan ibu kota. Jadi menurut saya pemerintah mengajarkan tentang konstitusi, UU. Ikuti saja prosedurnya, tentu DPR akan berlaku sangat profesional, mempertimbangkan secara sisi, karena DPR adalah wakil dari pada rakyat," sebutnya.


Menteri ATR Sofyan Djalil awalnya sempat menyebut Kaltim sudah ditetapkan sebagai ibu kota negara yang baru. Namun, pernyataan itu dikoreksinya.

"(Kaltim) itu alternatifnya, antara lain. Itu saya koreksi. Salah satu alternatif. Tunggu saja, ada beberapa studi yang dikerjakan Bappenas nanti presiden akan umumkan," jelasnya di kantor pusat BPK, Jakarta, Jumat (23/8).

Mengenai informasi soal adanya gempa di Kaltim yang disinggung HNW dirilis Pusat Seismologi Eropa-Mediterania (EMSC). Disebutkan gempa M 4,8 terjadi pukul 13.15 WIB pada Kamis (22/8) kemarin. Situs EMSC-CSEM menginformasikan, gempa M 4,8 terjadi pada 22 Agustus 2019 kemarin pada pukul 05.51 UTC. Waktu UTC punya selisih 7 jam setelah WIB.

Sistem otomatis dari BMKG awalnya juga mendeteksi adanya gempa di Kalimantan Tengah sebagaimana yang kemudian ditampilkan oleh EMSC. Informasi otomatis itu bisa diakses pada situs Indonesia Tsunami Early Warning System (InaTEWS) BMKG. Tapi saat itu yang tampil adalah hasil pembacaan mesin otomatis, belum bisa langsung dipastikan akurasinya.


Namun, setelah analis BMKG memastikan, ternyata gempa itu bukan terjadi di Kalimantan Tengah melainkan di Sulawesi, kekuatan gempanya pun bukan M 4,8 melainkan M 3,7, kedalaman pusat gempa. BMKG lalu menegaskan bahwa informasi gempa magnitudo 4,8 di Kaltim adalah kabar bohong.

"Itu yang jelas hoax, karena episenternya tidak di Kalimantan tapi ada di Sulawesi," kata dia Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Rahmat Triyono, kepada detikcom, Jumat (23/8).



Tonton video Digagas Bung Karno, Kenapa Pemindahan Ibu Kota Dieksekusi Jokowi?:

[Gambas:Video 20detik]


(zak/gbr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com