detikNews
Jumat 23 Agustus 2019, 11:32 WIB

DPRD Sulsel Kembali Rapim Bahas Rekomendasi Pansus Angket Nurdin

Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
DPRD Sulsel Kembali Rapim Bahas Rekomendasi Pansus Angket Nurdin DPRD Sulsel/Taufiq-detikcom
Makassar - DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali menggelar rapat pimpinan (rapim). Rapim terkait rekomendasi pansus angket terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah.

"Siang ini jadi paripurna setelah kita melaksanakan rapim," kata Ketua Pansus DPRD Sulsel, Kadir Halid di Makassar, Sulsel, Jumat (23/8/2019).

Namun Kadir enggan mengungkap kepakatan yang telah tercapai antara pansus dan pimpinan DPRD.

"Dengar saja nanti di Paripurna. Pokoknya Paripurna jadi," katanya.





Sementara itu, anggota Pansus Hak Angket Fachruddin Rangga menegaskan, Pansus tetap bertahan dengan isi usulan rekomendasi yang telah disepakati sebelumnya.

"Pokoknya kita bertahap dengan isi usulan pansus sebelumnya," kata dia.

Rapim DPRD ini berlangsung sekitar 2 jam dan menghadirkan seluruh ketua komisi dan seluruh anggota pansus hak angket.

Sebelumnya, pemakzulan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah tak lagi 'menggaung'. Pansus Angket DPRD Sulsel kini menegaskan, rekomendasi yang dibuat hanya soal permintaan agar Mahkamah Agung (MA) menilai ada-tidaknya pelanggaran UU yang diduga dilakukan Gubernur Nurdin.

"Tidak ada kata pemakzulan dan pemberhentian, (Pansus Angket) hanya meminta kepada MA untuk menilai," kata Kadir Halid, Senin (19/8).

Dalam rekomendasinya, Pansus Angket meminta MA menilai ada-tidaknya pelanggaran Gubernur Sulsel berdasarkan dari temuan pemeriksaan Pansus. Pansus dalam laporan kerjanya melampirkan seluruh dokumen dan berita acara keterangan dari berbagai pihak termasuk Pemprov Sulsel yang dipanggil.





"Kita lampirkan semua dokumen dan BAP. Saya kasih semua videonya, kita kasih ke MA silakan dinilai. Kalau dinilai ada pelanggaran silakan ambil keputusan, kembalikan kepada DPRD, DPRD ajukan kepada presiden, kan begitu sebenarnya," terang Kadir yang juga saudara kandung Nurdin Halid ini.

Poin rekomendasi kedua yakni meneruskan ke aparat penegak hukum untuk menyelidiki dugaan tindak pidana terkait dengan tugas dan kewenangan kepala daerah.

Gubernur Sulsel diduga Pansus Angket melanggar UU terkait pengangkatan dan pemberhentian ASN pada SK 193. Namun Nurdin dinilai Pansus Angket tidak menjalankan fungsinya tersebut dan mendelegasikan ke Wagub Andi Sudirman Sulaiman.




Massa Pro-Nurdin Abdullah Demo di DPRD Sulsel, Tolak Wacana Pemakzulan:

[Gambas:Video 20detik]


(fiq/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com