detikNews
2019/08/22 22:01:12 WIB

Round-Up

Mobil Baru Menteri Jadi Kontroversi, Moeldoko Cerita Seringnya Reparasi

Tim detikcom - detikNews
Halaman 1 dari 3
Mobil Baru Menteri Jadi Kontroversi, Moeldoko Cerita Seringnya Reparasi Mobil Menteri Kabinet Kerja (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta - Pengadaan mobil dinas baru bagi menteri menimbulkan kontroversi. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko pun bercerita tentang mobilnya yang sering direparasi.

Anggaran untuk pengadaan mobil dinas baru bagi menteri atau pejabat setingkat menteri ini lebih dari Rp 147 miliar. Proses pengadaan dimulai pada 19 Maret 2019 dan saat ini lelang tender sudah selesai.

Hal itu diketahui dari laman resmi Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dilihat pada Rabu (21/8/2019). Lelang tender ini menggunakan sistem Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur.


Dengan adanya sistem ini, pemenang lelang ditentukan dengan harga terendah yang memiliki kelengkapan administrasi dan teknis. Pemerintah menyiapkan dana pagu sebesar Rp 152.540.300.000 dari APBN.

Ada 41 satu peserta yang ikut dalam proses lelang ini. Dari 41 peserta tersebut, hanya empat peserta lelang yang memenuhi kualifikasi administrasi. Beberapa di antaranya PT Agung Automall, PT New Ratna Motor, PT Hadji Kalla, dan PT Astra International Tbk-Tso.

PT Astra International Tbk-Tso keluar sebagai pemenang lelang dengan harga Rp 147.229.317.000. Masih merujuk laman LPSE, saat ini semua tahapan lelang tender sudah terlewati oleh PT Astra, dari Pembuktian Kualifikasi hingga Penandatanganan Kontrak.

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan mobil dinas baru menteri ini pun menjadi kontroversi. Ada pihak yang mendukung, ada pula yang mengkritik pengadaan mobil dinas baru.

Kritik datang dari Fraksi PAN DPR RI yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi kegiatan pengadaan mobil dinas baru untuk menteri tersebut. Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto, menilai pengadaan mobil dinas menteri belum menjadi kebutuhan mendesak.


"Kalau menurut saya (pengadaan mobil dinas menteri), belum kebutuhan mendesak, lebih baik mungkin, di tengah anggaran yang sangat sulit sekarang, apalagi pertumbuhan ekonomi hanya dipatok 5,3, saya kira perlu Pak Presiden mengevaluasi kebijakan itu," kata Yandri di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8).

PKS juga mengkritik anggaran pemerintah senilai Rp 147 miliar untuk pembelian mobil menteri dalam APBN 2020. Menurut PKS, penggantian mobil untuk para menteri Jokowi bukan prioritas.

"Belum prioritas. Support untuk kinerja optimal memang syarat. Namun berpikir efisiensi dan ekonomis juga wajib," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.

Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com