detikNews
Kamis 22 Agustus 2019, 22:01 WIB

Round-Up

Mobil Baru Menteri Jadi Kontroversi, Moeldoko Cerita Seringnya Reparasi

Tim detikcom - detikNews
Mobil Baru Menteri Jadi Kontroversi, Moeldoko Cerita Seringnya Reparasi Mobil Menteri Kabinet Kerja (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta - Pengadaan mobil dinas baru bagi menteri menimbulkan kontroversi. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko pun bercerita tentang mobilnya yang sering direparasi.

Anggaran untuk pengadaan mobil dinas baru bagi menteri atau pejabat setingkat menteri ini lebih dari Rp 147 miliar. Proses pengadaan dimulai pada 19 Maret 2019 dan saat ini lelang tender sudah selesai.

Hal itu diketahui dari laman resmi Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dilihat pada Rabu (21/8/2019). Lelang tender ini menggunakan sistem Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur.


Dengan adanya sistem ini, pemenang lelang ditentukan dengan harga terendah yang memiliki kelengkapan administrasi dan teknis. Pemerintah menyiapkan dana pagu sebesar Rp 152.540.300.000 dari APBN.

Ada 41 satu peserta yang ikut dalam proses lelang ini. Dari 41 peserta tersebut, hanya empat peserta lelang yang memenuhi kualifikasi administrasi. Beberapa di antaranya PT Agung Automall, PT New Ratna Motor, PT Hadji Kalla, dan PT Astra International Tbk-Tso.

PT Astra International Tbk-Tso keluar sebagai pemenang lelang dengan harga Rp 147.229.317.000. Masih merujuk laman LPSE, saat ini semua tahapan lelang tender sudah terlewati oleh PT Astra, dari Pembuktian Kualifikasi hingga Penandatanganan Kontrak.

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan mobil dinas baru menteri ini pun menjadi kontroversi. Ada pihak yang mendukung, ada pula yang mengkritik pengadaan mobil dinas baru.

Kritik datang dari Fraksi PAN DPR RI yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi kegiatan pengadaan mobil dinas baru untuk menteri tersebut. Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto, menilai pengadaan mobil dinas menteri belum menjadi kebutuhan mendesak.


"Kalau menurut saya (pengadaan mobil dinas menteri), belum kebutuhan mendesak, lebih baik mungkin, di tengah anggaran yang sangat sulit sekarang, apalagi pertumbuhan ekonomi hanya dipatok 5,3, saya kira perlu Pak Presiden mengevaluasi kebijakan itu," kata Yandri di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8).

PKS juga mengkritik anggaran pemerintah senilai Rp 147 miliar untuk pembelian mobil menteri dalam APBN 2020. Menurut PKS, penggantian mobil untuk para menteri Jokowi bukan prioritas.

"Belum prioritas. Support untuk kinerja optimal memang syarat. Namun berpikir efisiensi dan ekonomis juga wajib," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.



Gerindra juga mengkritik kebijakan ini. Fraksi Gerindra DPR RI meminta pemerintah menghemat anggaran negara.

"Ya saya kira anggaran kan harus dihemat ya. Sejauh mana diperlukan penganggaran mobil baru itu harus dicek kembali," kata anggota Fraksi Gerindra DPR Ahmad Riza Patria.

Golkar juga mengomentari tentang pengadaan mobil dinas baru untuk menteri. Golkar mengingatkan pemerintah untuk mengedepankan kebutuhan priotitas.

"Tapi sekali lagi, bagi kami yang terpenting buat pemerintah kan apakah kita mau mengedepankan skala prioritas dan kebutuhan yang paling mendesak di tengah situasi perekonomian yang memang kita membutuhkan kehati-hatian," kata anggota Fraksi Golkar Ace Hasan Syadzily.


Politikus Partai Demokrat yang juga anggota Komisi I DPR, Roy Suryo, turut mengkritik pengadaan mobil dinas baru untuk menteri. Menurutnya, masa jabatan menteri akan berakhir pada periode tertentu, sehingga tidak memerlukan mobil baru dan menyarankan agar mobil dinas menteri disewa saja.

"Bagi saya, sangat tidak worth it untuk membeli mobil baru, lebih baik adalah menggunakan jasa rental. Rental atau misalnya pemerintah menyewa saja. Toh, menteri itu kadang-kadang juga tidak full masa jabatannya. Apalagi Pak Jokowi kan terkenal orang yang efisien, praktis gitu ya. Kadang-kadang kalau tidak cocok dengan orang, bisa saja mungkin kinerjanya kurang bagus, diganti," ujarnya.


Fraksi NasDem DPR RI juga tak sepakat dengan pengadaan mobil dinas baru bagi menteri. Dia menyebut pengadaan itu dianggap oleh masyarakat terlalu besar.

"Saya pikir mobil menteri tidak perlu, menurut saya, dianggap oleh masyarakat terlalu mahal dan menggerus anggaran cukup besar," kata anggota Fraksi NasDem DPR Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

PPP pun menyoroti pengadaan mobil menteri senilai Rp 147 miliar itu. Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui alasan mengapa mobil para menteri perlu diganti.

"Apakah kendaraan yang lama sudah waktunya diganti. Misalnya, dari usia pembuatan apakah karena melampaui lima tahun atau lebih sehingga dikhawatirkan turut menyumbang polusi, atau kendaraan yang ada sering rusak sehingga biaya perawatan cukup tinggi menyebabkan pemborosan," kata Wasekjen PPP Achmad Baidowi (Awiek).



Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai mobil dinas untuk menteri dan pejabat negara sudah saatnya diganti karena sudah berusia 10 tahun. Dia juga membandingkan anggaran pengadaan mobil baru dengan anggaran untuk gelaran World Bank/IMF meeting tahun lalu.

"Tahun lalu misalnya ada penyelenggaraan yang namanya World Bank/IMF Meeting saja itu habis kurang-lebih hampir Rp 1 triliun. Iya kan? Bulan Oktober tahun lalu, itu hampir Rp 1 triliun untuk seminar doang untuk pertemuan World Bank. Ini Rp 147 (miliar), masih mending ada mobilnya. Yang dulu sisanya apa itu? Hasilnya apaan tuh yang IMF/World Bank yang hampir Rp 1 triliun tahun lalu?" ujar Fadli

Fraksi PKB DPR RI meyakini anggaran mobil dinas baru untuk menteri dialokasikan dengan pertimbangan yang matang. Fraksi PKB menilai pengadaan mobil dinas itu tidak memberatkan keuangan negara.


"Fraksi PKB memandang bahwa persiapan kepada menteri baru, dengan semua fasilitas yang ada tentu menggunakan ukuran-ukuran yang rasional, yang tidak memberatkan keuangan negara," kata Sekretaris Fraksi PKB Jazilul Fawaid.

PDIP menilai penggantian mobil untuk menteri memang sudah rutin dilakukan setiap lima tahun. Mobil menteri yang ada saat ini disebut sudah perlu diganti.

"Sudah waktunya (diganti), jauh lebih baik daripada memelihara tahun ke-6," kata politikus PDIP Effendi Simbolon.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko angkat bicara terkait pengadaan mobil dinas baru untuk menteri atau pejabat setingkat menteri tersebut. Dia menilai sudah waktunya mobil dinas menteri diganti yang baru karena mobil yang digunakannya sudah berulang kali masuk bengkel.

"Saya lihat mobil saya kan sudah beberapa kali ke bengkel," ujar Moeldoko.


Moeldoko terlihat menggunakan mobil dinas miliknya saat menghadiri upacara peringatan HUT ke-74 RI. Namun dia mengaku tak berani menggunakan mobil dinas miliknya untuk kunjungan ke luar kota.

"Kalau keluar kota saya nggak berani," tuturnya.

Menurut Moeldoko, pergantian mobil dinas menteri sebenarnya sudah akan diganti sejak era Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun hal tersebut belum terlaksana dan baru akan dilakukan pada periode ini.

Moeldoko mengaku lebih mempertimbangkan faktor keamanan untuk kondisi mobil dinas menteri saat ini. "Kan kita kadang-kadang perlu kecepatan tinggi," paparnya.
(haf/haf)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com