detikNews
2019/08/22 22:01:12 WIB

Round-Up

Mobil Baru Menteri Jadi Kontroversi, Moeldoko Cerita Seringnya Reparasi

Tim detikcom - detikNews
Halaman 2 dari 3
Mobil Baru Menteri Jadi Kontroversi, Moeldoko Cerita Seringnya Reparasi Mobil Menteri Kabinet Kerja (Lamhot Aritonang/detikcom)


Gerindra juga mengkritik kebijakan ini. Fraksi Gerindra DPR RI meminta pemerintah menghemat anggaran negara.

"Ya saya kira anggaran kan harus dihemat ya. Sejauh mana diperlukan penganggaran mobil baru itu harus dicek kembali," kata anggota Fraksi Gerindra DPR Ahmad Riza Patria.

Golkar juga mengomentari tentang pengadaan mobil dinas baru untuk menteri. Golkar mengingatkan pemerintah untuk mengedepankan kebutuhan priotitas.

"Tapi sekali lagi, bagi kami yang terpenting buat pemerintah kan apakah kita mau mengedepankan skala prioritas dan kebutuhan yang paling mendesak di tengah situasi perekonomian yang memang kita membutuhkan kehati-hatian," kata anggota Fraksi Golkar Ace Hasan Syadzily.


Politikus Partai Demokrat yang juga anggota Komisi I DPR, Roy Suryo, turut mengkritik pengadaan mobil dinas baru untuk menteri. Menurutnya, masa jabatan menteri akan berakhir pada periode tertentu, sehingga tidak memerlukan mobil baru dan menyarankan agar mobil dinas menteri disewa saja.

"Bagi saya, sangat tidak worth it untuk membeli mobil baru, lebih baik adalah menggunakan jasa rental. Rental atau misalnya pemerintah menyewa saja. Toh, menteri itu kadang-kadang juga tidak full masa jabatannya. Apalagi Pak Jokowi kan terkenal orang yang efisien, praktis gitu ya. Kadang-kadang kalau tidak cocok dengan orang, bisa saja mungkin kinerjanya kurang bagus, diganti," ujarnya.


Fraksi NasDem DPR RI juga tak sepakat dengan pengadaan mobil dinas baru bagi menteri. Dia menyebut pengadaan itu dianggap oleh masyarakat terlalu besar.

"Saya pikir mobil menteri tidak perlu, menurut saya, dianggap oleh masyarakat terlalu mahal dan menggerus anggaran cukup besar," kata anggota Fraksi NasDem DPR Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

PPP pun menyoroti pengadaan mobil menteri senilai Rp 147 miliar itu. Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui alasan mengapa mobil para menteri perlu diganti.

"Apakah kendaraan yang lama sudah waktunya diganti. Misalnya, dari usia pembuatan apakah karena melampaui lima tahun atau lebih sehingga dikhawatirkan turut menyumbang polusi, atau kendaraan yang ada sering rusak sehingga biaya perawatan cukup tinggi menyebabkan pemborosan," kata Wasekjen PPP Achmad Baidowi (Awiek).

Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com