detikNews
Kamis 22 Agustus 2019, 19:26 WIB

PAN Kritik Pemindahan Ibu Kota ke Kaltim: Kajiannya Belum Komprehensif

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
PAN Kritik Pemindahan Ibu Kota ke Kaltim: Kajiannya Belum Komprehensif Saleh Daulay (Foto: dok. pribadi)
Jakarta - PAN menyatakan pemerintah sebaiknya memperhatikan pendapat pihak-pihak lain berkenaan dengan pemindahan ibu kota. Sebab, menurut PAN, kajian terhadap pemindahan ibu kota belum dilakukan secara komprehensif.

"Banyak pihak yang menilai bahwa kajian terhadap urgensi pemindahan itu belum dilakukan secara komprehensif. Diyakini ada banyak dampak dan implikasi yang akan ditimbulkan. Tidak hanya dampak sosial-budaya, tetapi juga politik, ekonomi, dan pertahanan keamanan," kata Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay kepada wartawan, Kamis (22/8/2019).



Menurut Saleh, proyek pemindahan ibu kota ini terkesan mendadak. Saleh mengatakan sebaiknya ide pemindahan ibu kota dibicarakan dulu dengan melibatkan masyarakat luas.

"Sebaiknya, gagasan ini dibicarakan terlebih dahulu dengan melibatkan masyarakat luas, begitu juga dengan lembaga perwakilan DPR dan DPD. Kalau gagasan ini benar-benar mampu menyelesaikan sebagian besar masalah kebangsaan kita, tentu akan didukung. Namun sebaliknya, jika dinilai justru akan menimbulkan problematika baru, tentu harus sabar dahulu sembari menunggu kajian yang lebih dalam dan matang," ujar Saleh.

Wakil Ketua Komisi IX itu juga menyoroti masih banyaknya masalah sosial yang terjadi di Indonesia, seperti seperti kemiskinan, pengangguran, hingga kurangnya layanan kesehatan. Saleh pun menyatakan sebaiknya anggaran untuk pemindahan ibu kota digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada.

"Apa tidak sebaiknya anggaran pemindahan ibu kota itu dipergunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah prioritas yang ada? Tentu perlu kearifan dan pemikiran yang jernih dalam menentukan tingkat urgensitas suatu kebijakan yang akan diambil. Apalagi, kebijakan itu menyangkut kepentingan masyarakat luas," tuturnya.

Sebelumnya, lokasi ibu kota baru negara Republik Indonesia diputuskan di Provinsi Kalimantan Timur. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri ATR Sofyan Djalil saat ditemui di Kemenko Perekonomian, Kamis (22/8).

"Iya, Kaltim benar, tapi belum tahu lokasi spesifiknya di mana yang belum," katanya.



Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemilihan Provinsi Kalimatan Timur (Kaltim) sebagai calon ibu kota negara masih menunggu beberapa kajian lagi. Jokowi mengatakan, pemerintah akan mengumumkan segera setelah hasil beberapa kajian yang dimaksud telah selesai. Sebab, sampai saat ini Jokowi mengaku belum menerima beberapa hasil kajian mengenai pemindahan ibu kota.

"Masih tunggu satu, dua kajian," kata Jokowi di Istana Bogor, Kamis (22/8).




Tonton Video Anggota DPD RI Tak Setuju Ibu Kota Dipindah, Ini Tanggapan Anies:

[Gambas:Video 20detik]


(azr/mae)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com