detikNews
Kamis 22 Agustus 2019, 18:23 WIB

Respons PSI soal PKL, Anies Bicara Pelanggaran Rakyat Kecil dan Besar

Arief Ikhsanudin - detikNews
Respons PSI soal PKL, Anies Bicara Pelanggaran Rakyat Kecil dan Besar Anies Baswedan (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang meminta penataan PKL di trotoar Tanah Abang. Anies kemudian bicara tentang pelanggaran rakyat kecil dan besar.

Dia awalnya menyebut, kalau ada pelanggaran yang diduga dilakukan rakyat kecil, orang akan ramai-ramai memviralkan, bahkan menuntut lewat jalur hukum. Namun, jika ada pelanggaran yang diduga dilakukan oleh pihak yang disebutnya raksasa, seperti penyedotan air tanah di jalan Thamrin-Sudirman, tak ada yang menuntut.

"Sering kali kali pelanggaran pada yang kecil dan miskin ramai-ramai kita viralkan dan caci-maki, tapi pelanggaran yang besar dan raksasa luput dari perhatian. Penyedotan air tanah di (Jalan) Thamrin dan Sudirman tidak ada yang potret, viral dan tak ada yang nuntut di MA (Mahkamah Agung)," ucap Anies kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (22/8/2019).


Anies lalu mengklasifikasi alasan pelanggaran oleh masyarakat, yaitu karena kebutuhan dan karena keserakahan. Dia berharap orang-orang tidak lebih sensitif pada pelanggaran oleh rakyat kecil sementara yang besar tidak.

"Yang melanggar karena keserakahan ditindak secara hukum. Yang melanggar karena kebutuhan harus diselesaikan solusi untuk kebutuhannya. Karena ada kebutuhan hidup," ucap Anies.

"Jangan sampai kita lebih sensitif pada pelanggaran rakyat kecil dan insensitif pada pelanggaran yang besar. Padahal yang besar itu melanggarnya karena keserakahan," sambungnya.

Dia menyebut pemerintah DKI Jakarta sedang mencari solusi masalah terkait PKL di trotoar Jakarta. Solusi yang diberikan, disebutnya, tidak akan menghapus kesempatan bekerja untuk masyarakat.


"Karena itulah nanti diberikan solusinya. Karena itu, bergeraknya bukan sekadar hukum saja. Semua kita datang ke Jakarta dari bawah mulainya. Justru Jakarta memberi kesempatan naik ke atas. Jangan sampai sudah di atas lupa kalau dulu pernah di bawah," kata Anies.

Sebelumnya, PSI menilai Anies kontradiktif dalam gagasannya mengenai pejalan kaki dengan kebijakannya terkait PKL di trotoar Tanah Abang. PSI DKI meminta Anies segera menata PKL di trotoar.

"Juga kita harus ingat bahwa penutupan jalan pedagang ini merupakan kepentingan umum lebih luas, kepentingan pejalan kaki dan juga kepentingan umum. Pak Anies kan pernah mengatakan di salah satu acara televisi nasional bahwa alat transportasi kita yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kaki ini digunakan untuk di trotoar," kata anggota DPRD DKI Terpilih PSI, William Aditya Sarana, saat jumpa pers, di kantor DPP PSI, Jalan KH Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (21/8).

William, yang memenangi gugatan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum itu meminta Anies segera menata para PKL di trotoar jalan. William mengatakan pihaknya bukan anti terhadap PKL namun dia ingin warga DKI tidak saling mengganggu.

"Jadikan putusan Mahkamah Agung ini sebagai momentum untuk Pak Anies untuk segera menata PKL. Kami bukan anti PKL, kami ingin PKL ini ditata di DKI Jakarta. Agar tidak mengganggu luas, jadi PKL-nya enak, pejalan kaki dan angkutan tidak terganggu," ucapnya.



Tonton Video Menang Gugatan Lawan Anies, PSI Minta PKL Trotoar Jatibaru Ditertibkan:

[Gambas:Video 20detik]


(aik/haf)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com