detikNews
Kamis 22 Agustus 2019, 17:34 WIB

Kemendagri-Kemensos Sepakat Saran KPK soal Bansos Berbasis NIK e-KTP

Zunita Putri - detikNews
Kemendagri-Kemensos Sepakat Saran KPK soal Bansos Berbasis NIK e-KTP Konferensi pers di KPK (Foto: Zunita Amalia Putri/detikcom)
Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Sosial (Kemensos) menyepakati saran KPK tentang pemberian bantuan sosial (bansos) berbasi nomor induk kependudukan (NIK) pada e-KTP. Kesepakatan itu tercapai usai Ketua KPK Agus Rahardjo bertemu Mensos Agus Gumiwang dan Mendagri Tjahjo Kumolo.

Agus Rahardjo menyebut ada 40 persen penduduk Indonesia yang rentan dengan kemiskinan sehingga KPK menyarankan agar Kemensos-Kemendagri bekerjasama membuat sistem bansos berbasis NIK. Agus mengatakan ada waktu dua bulan untuk membuat sistem penyaluran bansos berbasis NIK pada e-KTP itu.

"Ada 40 persen mereka rentan, mereka bisa rentan menjadi miskin. Nah data ini mungkin dijadikan berbasis NIK yang perlu waktu. Tapi, kami hanya berikan waktu 2 bulan. Mudah-mudahan nanti kerja keras dari teman-teman Kemendagri, Kemensos, BPS dan lainnya bisa terwujud," kata Agus di Kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (22/8/2019).

Mendagri Tjahjo mengaku sepakat dengan saran KPK untuk menerapkan bansos berbasis data NIK pada e-KTP untuk menghindari kecurangan oknum-oknum nakal di lapangan. Dia mengatakan sudah sering membicarakan sistem penyaluran bansos dengan Agus.



"Maka tadi kita sepakat, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, karena sudah ada MoU antara Kemendagri dengan Kemensos, karena udah sering bicara dengan Pak Mensos, segera kita mem-follow up ini, sehingga bantuan-bantuan yang sudah dianggarkan oleh pemerintah. Atas saran KPK bisa tepat sasaran, kami siap berdua," kata Tjahjo.

Dirjen Dukcapil Zudah Arif Fakhrulloh mengatakan saat ini pihaknya telah melakukan cara agar data bansos bisa terintegrasi data NIK. Saat ini, dia menyebut 70 persen dari data penerima bansos sudah didaftarkan NIK-nya.

"Sekarang kurang lebih 99 juta data penduduk di Kemensos, itu 70 persen sudah ketemu NIK-nya. Yang 30 persen sekarang sedang dirapikan datanya, dicocokkan dengan data kependudukan di Dukcapil, termasuk di BPS, termasuk data Dapodik di Kemendikbud itu sedang dicocokkan. Jadi ini sedang proses untuk menemukan NIK penduduk itu. Artinya, kalau penduduk lupa NIK-nya segera menghubungi Dukcapil," jelas Zudan.

Mensos Agus Gumiwang mengatakan saat ini Kemensos dan Kemendagri tengah mempercepat proses pendataan NIK penduduk yang berhak menerima bansos. Dia berharap dengan sistem yang terintegrasi ini dana bansos pemerintah bisa lebih tepat sasaran.

"Jadi pemadanan harus berjalan lebih cepat. Ya karena ada ditemukan masih ada beberapa jumlah dari mereka yang ada dalam data terpadu kesejahteraan sosial, yang belum (didata). Ini harus ada percepatan," katanya.



Dia juga mengatakan program ini diprediksi bisa meminimalisir angka penyelewengan dana bansos. Sebab, nantinya jika sudah terintegrasi dengan NIK, uang bansos itu akan langsung ditransfer ke rekening pemilik NIK sehingga tidak ada lagi uang yang diserahkan melalui tangan pihak ketiga.

"Dengan adanya pemeringkatan dan NIK, maka hal-hal penyelewengan di lapangan akan sulit. Jadi, kenapa itu sulit? Karena bantuan sosial paling tidak yang ada di Kemensos itu bantuannya semuanya transfer. Dana langsung di transfer ke penerima manfaat, dalam hal ini ibu-ibu," pungkasnya.




Tonton Video Blak-blakan Mensos: Menjawab Isu Politisasi Dana Bansos:

[Gambas:Video 20detik]


(zap/haf)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com