detikNews
Kamis 22 Agustus 2019, 16:56 WIB

Pemkot Yogyakarta Tunggu Arahan soal Proyek Saluran Air, KPK Fokus Perkara

Zunita Putri - detikNews
Pemkot Yogyakarta Tunggu Arahan soal Proyek Saluran Air, KPK Fokus Perkara Kabiro Humas KPK Febri Diansyah (Foto: Ari Saputra-detikcom)
Jakarta - Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengatakan pihaknya menunggu arahan KPK soal lanjut-tidaknya proyek rehabilitasi saluran air hujan (SAH) di Jalan Supomo, Yogyakarta. KPK mengatakan fokus pada penanganan perkara dugaan suap terkait proyek itu.

"Fokus KPK hanya penanganan perkara. Jadi KPK nggak punya kewenangan untuk berikan fatwa atau menilai lanjutnya atau tidak karena ini kan proses penindakan," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta selatan, Kamis (22/8/2019).

Febri menyebut KPK tidak berwenang menentukan lanjut atau tidaknya proyek itu. Dia menyebut KPK saat ini menangani kasus dugaan suap dengan fee lima persen yang diduga terkait proyek rehabilitasi saluran air tersebut.



"Bukan kewenangan KPK, untuk bilang lanjut atau tidaknya. Yang pasti di sini kita mengungkapkan adanya dugaan suap dengan fee 5 persen," tegas ya.

Sebelumnya, Haryadi menyebut pihaknya masih menunggu arahan KPK soal nasib proyek rehabilitasi saluran air hujan di Jalan Supomo dan sekitar di Kecamatan Umbulharjo. Dia mengaku akan menanyakan kelanjutan proyek ini pada KPK.

"Apakah bisa dilanjutkan atau disetop, ditender ulang di tahun yang akan datang dan sebagainya itu harus memerlukan fakta hukum dari KPK. Kami akan secara pro-aktif menanyakan ke KPK bisa dilanjutkan atau tidak," kata Haryadi, Rabu (21/8).

Pengerjaan proyek rehabilitasi saluran air hujan di Yogyakarta ini sedang dihentikan. Alasannya, karena pemenang lelang proyek, Gabriella Ana Kusuma, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap.



Selain Gabriella, KPK juga menetapkan dua jaksa sebagai tersangka. Keduanya yakni Eka Safitra selaku jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri (Kejari) Yogyakarta dan Satriawan Sulaksono selaku jaksa di Kejari Surakarta.

Kasus dugaan suap ini terkait lelang pekerjaan rehabilitasi saluran air hujan di Jl Supomo Yogyakarta dengan pagu anggaran Rp 10,89 miliar. Proyek infrastruktur ini dikawal tim TP4D dari Kejari Yogyakarta, yang anggotanya antara lain adalah Eka Safitra dari Kejari Yogyakarta.

KPK menduga Eka Safitra dan jaksa Satriawan membantu Gariella selaku Dirut PT Manira Arta Rama Mandiri untuk mengikuti lelang proyek di Dinas PUPKP. Dari bantuan ini, jaksa Eka dan Satriawan diduga telah mendapat fee secara bertahap mulai dari Rp 10 juta pada 16 April 2019, Rp 100,870 juta pada 15 Juni 2019 dan Rp 110,870 juta pada 19 Agustus.
(zap/haf)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com