detikNews
Rabu 21 Agustus 2019, 17:00 WIB

Pasca-OTT Jaksa Pengawal Anggaran, KPK Tetap Dukung Program TP4D

Zunita Putri - detikNews
Pasca-OTT Jaksa Pengawal Anggaran, KPK Tetap Dukung Program TP4D Pimpinan KPK Alexander Marwata (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut pihaknya akan mendukung agar program Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) diteruskan. Alasannya, masyarakat di sejumlah daerah telah menerima manfaat dari proyek itu.

"Program yang selama ini sudah berjalan harus kita teruskan, pertama TP4 itu, yang sudah diperoleh manfaatnya oleh pemerintah daerah, terbukti bahwa banyak proyek yang lancar, jalannya itu karena bantuan dari Kejaksaan pengawal Kejaksaan. Itu juga harus kita support itu," kata Alexander di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (21/8/2019).



Alex mengatakan dengan adanya kejadian operasi tangkap tangan (OTT) di Yogyakarta yang menyeret dua jaksa itu tidak serta-merta merusak hubungan antara KPK dan Kejaksaan. Dia pun berharap kerja sama di antara dua lembaga ini tetap terjalin dalam pemberantasan korupsi.

"Kejadian ini tidak merusak atau mengganggu hubungan KPK dan Kejaksaan, KPK dan Kejaksaan tetap bekerja sama, sinergi. Mungkin nanti juga dalam tahap penyidikan, kami membutuhkan keterangan dari Kejaksaan, kami akan minta bantuan juga dari pihak kejaksaan untuk menghadirkan daftar jaksa yang akan dimintai keterangan KPK. Intinya oknum jaksa yang nakal harus kita tindak," ucap Alex

Sementara itu, Jaksa Agung Muda bidang Intelijen (Jamintel), Jan S Maringka, menyebut program TP4 ini sangat efektif dan memberikan manfaat banyak. Dia mengungkapkan per tahun bisa menguntungkan hingga triliunan rupiah.

"Keberhasilannya juga sangat cukup efektif beberapa data yang kita catat di sini di tahun 2016 ada 1.900 di proyek pekerjaan dengan nilai Rp 190 triliun, di tahun 2017 ada 1.270 pekerjaan dengan anggaran senilai Rp 977 triliun, dan tahun 2018 sebanyak 5.000 pekerjaan dengan anggaran Rp 605 triliun, dan hingga saat ini 1.800 pekerjaan dengan nilai anggaran yang terserap adalah Rp 95 triliun," ucap Jan.



Dia juga mengaku akan menata program TP4D. Hal ini dilakukan untuk mencegah oknum-oknum jaksa nakal agar tidak melakukan penyelewengan.

"Dengan kondisi-kondisi semacam ini (OTT jaksa), kita tentunya memahami dengan jumlah hampir lebih dari 10.000 proyek-proyek pekerjaan, tentu tidak menjadi fokus kelihatannya. Sehingga perlu kita lakukan penataan dengan jumlah jaksa yang terbatas," pungkas Jan.




Tonton Video Jaksa KPK Ungkap Bowo Sidik Minta Uang Muka Suap Rp 1 M:

[Gambas:Video 20detik]


(zap/rvk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com