detikNews
Rabu 21 Agustus 2019, 13:52 WIB

Evaluasi Berkala, KPK Selamatkan Aset BUMD Sultra Senilai Triliunan Rupiah

Zunita Putri - detikNews
Evaluasi Berkala, KPK Selamatkan Aset BUMD Sultra Senilai Triliunan Rupiah KPK (Foto: Rachman Haryanto)
Jakarta - KPK melakukan monitoring evaluasi berkala di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). KPK menyebut pihaknya berhasil menyelamatkan aset BUMD dan utang pajak yang nilainya mencapai triliunan.

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah menyebut aset triliunan itu diperoleh dari beberapa sektor daerah. Febri mengatakan sejumlah aset itu diperoleh dari pendanaan, personel, prasarana, dan dokumen (P3D) di sejumlah sektor, yaitu pendidikan, kehutanan, perhubungan, kelautan perikanan, dan pertambangan.

Untuk sektor pendidikan hingga kelautan perikanan, KPK berhasil menyelamatkan aset senilai Rp 1,2 triliun. "Hingga hari ini (21/8) tercatat total senilai Rp1,2 Triliun, aset BMD dan piutang pajak yang tertagih yang diterima oleh Pemprov Sultra," kata Febri kepada wartawan, Rabu (21/8/2019).



Sementara evaluasi di sektor pertambangan itu ada aset yang totalnya Rp 1,196 triliun. Tak hanya itu, utang pajak kendaraan plat merah milik Pemerintah Kabupaten dan Kota juga diselamatkan senilai Rp 1,7 miliar.

"Kontribusi dari penagihan piutang pajak kendaraan bermotor plat merah milik pemkab/pemkot sebesar Rp 1,7 miliar, tertagihnya piutang pajak Kota Kendari melalui SKK kepada Kejaksaan Negeri Kendari sebesar Rp 611 juta, dan sebanyak 121 bidang tanah senilai Rp 15 miliar yang telah selesai disertifikatkan, sehingga potensi kehilangan aset karena tidak disertifkat dapat dihindari," ucap Febri.

Di sektor penambanhan, KPK juga melakukan evaluasi atas izin usaha pertambangan (IUP) yang terbit di seluruh Provinsi Sultra. Febri juga menyebut KPK juga mengumpulkan terkait jaminan reklamasi dan tambang yang senilai Rp 250 miliar.

"Tim juga melakukan inventarisasi dan pengumpulan atas jaminan reklamasi, jaminan pasca tambang, dan jaminan kesungguhan di sektor pertambangan. Hasilnya, didapatkan sebesar Rp 250 miliar telah disetorkan kepada Pemprov Sultra," ucapnya.



Febri mengatakan terkait masalah aset di Provinsi Sultra ini masih belum rampung. KPK pun mengimbau agar Pemprov Sultra melakukan penertiban terhadap aset ataupun penagihan pajak.

"KPK terus mendorong untuk segera dilakukan penertiban terhadap aset maupun penagihan pajak, agar dapat berkontribusi pada peningkatan PAD dan mencegah potensi kepemilikian aset berpindah tangan, karena belum disertifikat senilai total Rp 1,076 triliun," ucapnya.

"Bangunan yang belum disertifikat itu seperti 304 perumahan senilai Rp 522 miliar, 731 aset BMD yang belum disertifikat dengan nilai tanah sebesar Rp 274 miliar. Penagihan utang iuran tambang dan royalty sebesar Rp 203 miliar, pajak air permukaan sebesar Rp 17 miliar, dan serah terima 316 aset dari Kabupaten Buton ke Pemerintah Kota Baubau senilai Rp 59 milyar," imbuhnya.



Dalam monitoring evaluasi ini juga dilakukan upaya mengoptimalkan pendapatan anggaran daerah (PAD) di Kendari, Sulawesi Tenggara di sejumlah sektor yaitu manajemen aset daerah, dan pengelolaan sektor tambang. Dan Enam sektor lainnya seperti, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, manajemen ASN, dana desa, dan kapabilitas aparatur pengawas internal pemerintah (APIP).


Mencari Sang Pemburu Koruptor:


(zap/imk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com