detikNews
Rabu 21 Agustus 2019, 13:08 WIB

Temui Pimpinan KPK, Menkes Bahas e-Katalog Obat dan Alkes

Zunita Putri - detikNews
Temui Pimpinan KPK, Menkes Bahas e-Katalog Obat dan Alkes Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moeloek/Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta - Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moeloek membahas e-katalog pengadaan obat dan alat kesehatan saat bertemu pimpinan KPK. Nila juga berdiskusi mengenai tata kelola rumah sakit di beberapa daerah.

"Mereka (KPK) menanyakan sampai di mana yang sudah dilakukan. Jadi e-katalog kita itu ada untuk obat-obatan, alat kesehatan buat makanan tambahan, kemudian alat belajar mengajar. Yang dua ini yang memang sudah berjalan, dan cukup bagus sudah untuk obat-obatan kita sudah memberitahu kita sudah sejauh mana," ujar Nila usai melakukan pertemuan di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (21/8/2019).

Selain itu dibahas juga tata kelola administrasi rumah sakit seperti pengurusan administrasi rujukan pasien.

"Kedua, mengenai sistem saraf di rumah sakit rujukan dalam hal ini, dan juga untuk mengatur kami harus membuat yang disebut PNPK, pedoman nasional praktek klinis sudah sejauh mana itu ditanyakan. Jadi tentu yang high cost dan high risk itu didahulukan," katanya.





Pertemuan dengan pimpinan KPK ditegaskan Nila sebagai bentuk upaya Kemenkes memperbaikan sistem layanan.

"Saya kira bagus sekali, jadi ini yang disebut pencegahan, kita memperbaiki sistem dan sebagainya. Sehingga kita mengurangi kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Saya juga khawatir kalau nanti nego-nego itu ada banyak ditemukan Kementerian Kesehatan, saya tidak mau sama sekali," kata dia.

Sementara itu, Kabiro Humas KPK Febri Diansyah menyebut pertemuan ini merupakan pertemuan lanjutan terkait perbaikan tata kelola sektor kesehatan yang dilakukan Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK sejak 2015-2018. KPK melakukan Kajian terkait perbaikan sistem e-katalog alat kesehatan hingga Permenkes penanganan fraud JJB

"Pertemuan ini adalah tindak lanjut dari Kajian Perbaikan tata kelola di sektor kesehatan yang dilakukan Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK sejak 2015-2018. Kajian-kajian yang dibahas hari ini mencakup beberapa hal, seperti percepatan perbaikan sistem ekatalog terutama untuk alat kesehatan dan urgensi segera selesaikan Pedoman NasionalPelayanan Kesehatan (PNPK) untuk penyakit berbiaya dan berisiko tinggi," kata Febri kepada wartawan.

"Permenkes penanganan fraud JKN, perbaikan tata kelola Rumah Sakit, terutama perbaikan manajemen RSCM," imbuhnya.

Selain dihadiri Nila dan Jajaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), pertemuan juga diikuti Ketua KPK Agus rahardjo, Deputi Penceahan KPK Pahala Nainggolan, dan Direktur Litbang KPK Wawan Wardiana.



Tonton juga video Menkes Minta Anies Beri Latihan Pendamping ke Lulusan SMK Kesehatan:

[Gambas:Video 20detik]


(zap/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com