Dishub DKI Sindir Ojol yang Bikin Macet Stasiun: Kayak Ojek Pangkalan

Dishub DKI Sindir Ojol yang Bikin Macet Stasiun: Kayak Ojek Pangkalan

Arief Ikhsanudin - detikNews
Selasa, 20 Agu 2019 20:44 WIB
Ojol mangkal bikin macet lalu lintas. (Lamhot Aritonang/detikcom)
Ojol mangkal bikin macet lalu lintas. (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengakui banyak ojek daring atau online menyebabkan kemacetan di stasiun-stasiun. Syafrin menyindir ojek online (ojol) itu seperti ojek pangkalan.

"Nah ojek online ini sudah men-declare diri sebagai transportasi dengan teknologi tinggi, online. Lah ngapain mereka tiba-tiba di stasiun, ojolnya mengerumuni stasiun, kemudian melototin handphone-nya nungguin order di situ. Kayak ojek pangkalan akhirnya. Kemudian dapat satu dia klik, oh itu orangnya (penumpang)," ucap Syafrin kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Salasa (20/8/2019).


Karena masalah itu, Syafrin berharap aplikator transportasi online menyediakan area parkir atau buffer zone untuk ojol, sehingga ojol baru bisa keluar lokasi parkir jika mendapat orderan.

"Oleh sebab itu, yang kita dorong adalah lakukan kolaborasi aktif antara si aplikator selaku aplikasi yang memberikan akses kepada para driver ojol ini untuk menyiapkan lokasi parkir yang dekat dengan stasiun. Kemudian disepakati di stasiun itu mana yang jadi titik pick up dan drop zone-nya," ucap Syafrin.

Sistem buffer zone telah diberlakukan di Stasiun Sudirman. Aplikator bekerja sama dengan salah satu pemilik lahan dekat stasiun.

"Jadi tolong dicek ke sana itu di Stasiun Sudirman salah satu perusahaan aplikasi Gojek itu mereka sudah kerja sama dengan eks lahan Blora yang kebetulan itu dikelola oleh salah satu BUMD, kerja sama itu sudah masuk di sana," ucap Syafrin.


Bagi Syafrin, tugas pemerintah saat ini mempertemukan pihak-pihak yang terkait di stasiun atau lokasi-lokasi kemacetan karena ojol ngetem. Maka sistem buffer zone bisa lebih banyak lagi di Jakarta.

"Pemerintah harus aktif menjadi kolaborator beberapa pihak sehingga menjadi suatu ketertiban di lapangan," kata Syafrin. (aik/idn)