detikNews
Selasa 20 Agustus 2019, 20:02 WIB

Kemenhub Tunda Sanksi Administratif Kewajiban Pemasangan AIS di Kapal

Umu Sofuroh - detikNews
Kemenhub Tunda Sanksi Administratif Kewajiban Pemasangan AIS di Kapal Foto: Grandyos Zafna
Jakarta - Kemenhub melalui Dirjen Perhubungan Laut menunda pemberlakuan sanksi administratif. Pemberlakuan sanksi administratif terkait implementasi pemasangan Sistem Identifikasi Otomatis atau Automatic Identification System (AIS) pada kapal berbendera Indonesia dan Kapal Asing yang berlayar di wilayah perairan Indonesia. Hal itu ditetapkan melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE.70 Tahun 2019.

Direktur Kenavigasian, Basar Antonius menyatakan bahwa penundaan pemberlakuan sanksi administratif ini diputuskan setelah melakukan evaluasi. Adapun hal yang dievaluasi yakni tentang kesiapan pelaksanaan pemasangan dan pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis tersebut, khususnya AIS Klas B pada kapal penangkap ikan dan kapal pelayaran rakyat.

"Dari hasil evaluasi yang kita lakukan, dipandang perlu dilakukan penyempurnaan atau revisi terhadap PM 7 Tahun 2019," ujar Basar dalam keterangan tertulis, Selasa (20/8/2019).

Menurut Basar, penyempurnaan yang perlu dilakukan adalah terkait dengan perpanjangan jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif sampai dengan 6 (enam) bulan ke depan.


"Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa yang ditunda hanya pemberlakuan sanksi administratif saja. Sedangkan kewajiban untuk memasang dan mengaktifkan AIS sesuai dengan ketentuan pada PM 7 Tahun 2019 tetap diberlakukan dan harus tetap dilaksanakan per hari ini," jelasnya.

Sebagai informasi, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2019 mengatur tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis (AIS) Bagi Kapal yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia. Peraturan tersebut juga mengatur tentang pengawasan pengaktifan AIS tersebut, yang akan diberlakukan secara efektif pada hari ini, 20 Agustus 2019.

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri tersebut, maka seluruh kapal berbendera Indonesia serta Kapal Asing yang berlayar di Perairan Indonesia wajib untuk memasang dan mengaktifkan AIS serta memberikan informasi yang benar.

AIS terdiri dari 2 (dua) Kelas, yakni Kelas A dan Kelas B. AIS Kelas A wajib dipasang dan diaktifkan pada Kapal Berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan Konvensi Safety of Life at Sea (SOLAS) yang berlayar di wilayah Perairan Indonesia.


Sedangkan AIS Kelas B juga wajib dipasang dan diaktifkan pada kapal-kapal berbendera Indonesia dengan berbagai ketentuan. Ketentuannya antara lain, Kapal Penumpang dan Kapal Barang Non Konvensi berukuran paling rendah GT 35, Kapal yang berlayar antar lintas negara atau yang melakukan barter-trade atau kegiatan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan, serta Kapal Penangkap Ikan yang berukuran paling rendah GT 60.
(idr/idr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com