detikNews
2019/08/20 20:02:20 WIB

Round-Up

Wacana GBHN Mengemuka, JK Ungkap Efek Negatifnya

Tim detikcom - detikNews
Halaman 1 dari 2
Wacana GBHN Mengemuka, JK Ungkap Efek Negatifnya Wapres Jusuf Kalla (Noval Dhwinuari Antony/detikcom)
Jakarta - Rencana penghidupan kembali model pembangunan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) direspons lagi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Dia kembali mengingatkan soal 'bahaya' jika GBHN kembali diterapkan dalam sistem ketatanegaraan.

Dirangkum detikcom, Selasa (20/8/2019), wacana amendemen terbatas UUD 1945 ini sebenarnya sudah muncul sejak awal MPR periode 2014-2019. MPR bahkan telah membentuk dan mengesahkan panitia ad hoc yang bertugas menyiapkan materi penyempurnaan sistem ketatanegaraan Indonesia pada Agustus 2018. Salah satu tugasnya adalah menyusun soal rencana pembentukan kembali pembangunan model Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Rencana ini sempat kembali disinggung Ketua MPR Zulkifli Hasan ketika sidang tahunan MPR 2019, Jumat (16/8). Dalam kesempatan itu, Zul menyampaikan rekomendasi MPR periode ini ke MPR periode selanjutnya tentang perlunya menyusun sistem seperti dalam GBHN.


Alasan utama perlunya sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN adalah negara seluas dan sebesar Indonesia memerlukan haluan sebagai pemandu arah pelaksanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan. Zul mengatakan penghidupan kembali model GBHN ini dilakukan melalui amendemen terbatas UUD 1945.

"Haluan yang dimaksud disusun secara demokratis berbasis kedaulatan rakyat, yang disertai landasan hukum yang kuat. Haluan itu menjadi peta jalan bagi seluruh komponen bangsa, termasuk lembaga negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," kata Zul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com