detikNews
Selasa 20 Agustus 2019, 18:29 WIB

KPU Dukung Rencana Pembentukan Lembaga Peradilan Khusus Pemilu

Lisye Sri Rahayu - detikNews
KPU Dukung Rencana Pembentukan Lembaga Peradilan Khusus Pemilu Ketua KPU Arief Budiman (Dwi Andayani/detikcom)
Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman setuju dengan pembentukan lembaga peradilan khusus pemilu. Arief menilai perlunya dibentuk lembaga tersebut agar pelaksanaan peradilan pemilu jelas.

"Ya harus sesuai dengan undang-undang, tetapi bahwa harus ada peradilan pemilu, saya setuju," kata Arief di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2019).

Arief mengatakan, dengan adanya lembaga peradilan khusus pemilu, diharapkan ada kejelasan pembagian tugas terkait penanganan peradilan pemilu. Menurutnya, saat ini ada beberapa lembaga yang menangani peradilan pemilu.


"Supaya nanti nggak centang perenang gitu loh, lembaga ini nangani juga, itu menurut saya akan merisaukan," kata Arief.

Arief juga menanggapi keputusan yang berbeda dalam gugatan yang diajukan Oesman Sapta Odang (OSO) terkait pencalonannya sebagai anggota DPD pada Pemilu 2019. KPU menyatakan menolak OSO sebagai caleg DPD karena tidak mengundurkan diri dari jabatan dalam parpol sehingga tidak memenuhi syarat.

Namun Bawaslu dalam putusannya menyebut OSO dapat maju sebagai caleg dengan memberikan syarat pengunduran diri setelah terpilih. PTUN menyatakan OSO memenuhi syarat sebagai caleg.

"Ya makanya, (putusan kasus OSO berbeda)," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Abhan juga mendorong pembentukan lembaga peradilan khusus yang mengadili perkara pemilu. Sebab, ada putusan yang berbeda dari berbagai lembaga dalam perkara pemilu.

"Sudah ada amanat untuk dibentuknya peradilan pemilu, untuk menjadi electoral justice system-nya itu harus satu aja biar nggak ada cabang-cabang. Ini ada Bawaslu, ada di MA, PTUN, ada MK," ujar Abhan di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (9/8).


Abhan melanjutkan, aturan terkait peradilan pemilu ada dalam Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang. Dia mengatakan saat ini tinggal sikap pemerintah merespons atas aturan tersebut.

"Amanat UU 10 Tahun 2016 untuk bentuk peradilan Pemilu itu harus dipikirkan, karena eksplisitnya begitu," kata Abhan.

"Tinggal sekarang adalah pemerintah negara harus segara merespon, harus segera dipikirkan adanya peradilan pemilu itu," lanjutnya.
(lir/rvk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com