detikNews
Selasa 20 Agustus 2019, 18:19 WIB

KPK: Jaksa TP4D Harusnya Cegah Penyimpangan, Malah Perkaya Diri

Faiq Hidayat - detikNews
KPK: Jaksa TP4D Harusnya Cegah Penyimpangan, Malah Perkaya Diri Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Perbuatan jaksa Eka Safitra yang menerima suap disayangkan KPK. Eka yang tercatat sebagai anggota Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah, dan Pembangunan Daerah (TP4D) bukannya mencegah kecurangan proyek di daerah malah berbuat korupsi.

"KPK sangat kecewa ketika pihak yang seharusnya melaksanakan tugas mencegah penyimpangan terjadi untuk mendukung pembangunan di daerah justru menyalahgunakan posisi dan kewenangannya," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (20/8/2019).





Tim itu dibentuk Jaksa Agung M Prasetyo sekitar tahun 2015 sebagai respons atas arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Saat itu Jokowi menyinggung rendahnya penyerapan anggaran daerah karena para pemimpinnya takut mengambil kebijakan. Tim jaksa itu pun ditugaskan membantu pemerintah daerah agar kebijakan yang diambil tidak berbuah pidana.

"KPK memahami pembentukan TP4D oleh Jaksa Agung adalah respons yang baik atas arahan Presiden yang menyinggung tentang lambannya penyerapan anggaran karena para kepala daerah takut mengambil kebijakan apabila pidana. Sangat disayangkan peran pengawasan ini malah menjadi lahan memperkaya diri sendiri dan pihak lain oknum tertentu," sebut Alexander.




Eka diduga membantu kontraktor untuk mendapatkan proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta. Proyek yang dimaksud yaitu pekerjaan rehabilitasi saluran air hujan di Jalan Supomo Yogyakarta.

Suap yang diterima Eka sebesar 5 persen dari nilai kontrak proyek sebesar Rp 8,3 miliar dari pengusaha bernama Gabriella Yuan Ana. Dalam aksinya Eka dibantu rekan sesama jaksa bernama Satriawan Sulaksono yang bertugas di Kejaksaan Negeri Surakarta.

Ketiganya pun dijerat KPK sebagai tersangka. Namun Satriawan saat ini belum berada di KPK. Untuk itu Alexander mengimbau Satriawan untuk menyerahkan diri.

Alexander kemudian menanggapi tentang perbandingan jaksa nakal dengan jumlah keseluruhan jaksa di negeri ini. Menurutnya tidak relevan perbandingan itu sebagai pembenar atas apa yang sudah dilakukan oleh jaksa nakal.

"Tadi pertanyaan, ada jaksa yang kena OTT selama pimpinan kami di KPK, presentasi jumlah jaksa di Indonesia sekitar 8 ribuan artinya 0,00 persen dengan jumlah jaksa kan kecil. Bukan kecil jumlahnya berapa tadi yang kami sorot, tentu saja kami kecewa ada seorang aparat penegak hukum yang sesuai arahan presiden agar mengawal atau mengamankan proyek pemerintah," kata Alexander.


Tonton Video 2 Jaksa Kena OTT KPK:

[Gambas:Video 20detik]


(dhn/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com