detikNews
Selasa 20 Agustus 2019, 11:16 WIB

PPP: Koalisi Jokowi Terbuka Opsi Penambahan Pimpinan MPR

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
PPP: Koalisi Jokowi Terbuka Opsi Penambahan Pimpinan MPR Sekjen PPP Arsul Sani (Tsarina/detikcom)
Jakarta - PPP mengatakan Koalisi Indonesia Kerja (KIK) terbuka terhadap wacana penambahan jumlah pimpinan MPR. Kesepakatan itu disebut sebagai hasil dari pertemuan para sekjen KIK yang telah berlangsung sebelumnya.

"Koalisinya Pak Jokowi ini kalau berdasarkan hasil dari pertemuan para sekjen dua malam yang lalu membuka (opsi penambahan pimpinan MPR). Jadi Koalisi Indonesia Kerja sepanjang hasil pertemuan kemarin itu mengatakan, kita bicara dengan teman-teman yang ada di koalisi kira-kira aspirasinya seperti apa," kata Sekjen PPP Arsul Sani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2019).



Menurut Arsul, ada pembicaraan dengan PAN, yang pertama kali membuka usulan 10 pimpinan MPR. PPP juga sudah membahas ini dalam pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.

"Pak Prabowo menyambut baik kalau itu memang, di satu sisi Pak Prabowo mengatakan pasti ada pandangan negatifnya, tapi di sisi lain untuk bisa kebersamaan daripada berantem terus, cakar-cakaran, okelah ada satu tempat untuk bermusyawarah di MPR itu," ujarnya.

Meskipun demikian, di lingkup internal KIK belum disepakati apakah menginginkan pimpinan MPR sejumlah delapan atau sepuluh orang. Hal itu, menurut Arsul, masih melihat pandangan dari fraksi lain jika ada yang menolak penambahan jumlah pimpinan.

"Dari sisi KIK sendiri itu memang belum memilih apakah 8 atau 10, jadi dua-duanya masih mengerucut. Karena kan mungkin teman-teman di KIK, jangan-jangan kita mau 10, tapi ada juga fraksi yang nggak mau karena misalnya ingin lebih populer di mata publik mengatakan 'ini bagi-bagi jabatan, kami nggak mau ikut'. Kan nggak bisa dipaksa juga kalau nggak mau ikut dapat pimpinan MPR," jelasnya.



Lebih lanjut, Arsul mengatakan perlu segera dilakukan revisi UU MD3 yang berkaitan dengan pasal pimpinan MPR. Usulan itu, disebut Arsul, akan diajukan ke Badan Legislasi (Baleg) DPR dalam minggu ini.

"Harus ada (revisi UU MD3), harus kita kerjakan sekarang. Toh itu kalau misalnya delapan (pimpinan), paling gampang lagi, cuma mencoret yang pasal-pasal yang kemarin diubah," ungkap Arsul.

"Karena kan ini harus UU inisiatif pemerintah, kan harus menjalani proses harmonisasi di Baleg. Saya kira dalam minggu ini ya atau setelah paripurna ini," pungkasnya.



Tonton video Bertemu Prabowo, Plt Ketum PPP: Bahas Ekonomi dan Kondisi Politik:

[Gambas:Video 20detik]


(azr/mae)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com