detikNews
Senin 19 Agustus 2019, 23:12 WIB

Kelakar Surya Paloh soal Usulan 10 Pimpinan MPR: Kenapa Tidak 50?

Eva Safitri - detikNews
Kelakar Surya Paloh soal Usulan 10 Pimpinan MPR: Kenapa Tidak 50? Ketum NasDem, Surya Paloh (Eva Safitri/detikcom)
Jakarta - Ketua Umum NasDem Surya Paloh mengomentari usulan pimpinan MPR yang beranggotakan 10 orang. Surya Paloh berkelakar jika untuk kepentingan bangsa kenapa tidak lebih banyak.

"Untuk bangsa ini, kalau itu perlu, sayang kalau 10. Kenapa tidak 50 ya? Supaya lebih banyak," ujar Surya Paloh usai menghadiri acara pernikahan putra Bambang Soesatyo (Bamsoet), di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Senin (19/8/2019).


Namun, Surya Paloh tidak menjelaskan secara rinci apakah dirinya setuju dengan usulan itu. Ia langsung pergi meninggalkan lokasi.

Usulan soal 10 pimpinan MPR ini sebelumnya dikemukakan Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay. PPP pun menyatakan usulan penambahan jumlah ataupun mempertahankan jumlah pimpinan MPR seperti periode saat ini perlu melalui revisi UU MD3.

"Ya kita harus revisi (UU MD3), kalau 10 harus melalui... wong mengembalikan, tetap mempertahankan 8 (pimpinan) aja harus revisi. Sebab di revisi yang terakhir itu dikatakan pimpinan MPR untuk 2019-2024 itu kan lima, kembali menjadi lima," kata Sekjen PPP Arsul Sani di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (18/8).


"Artinya kalau yang sekarang mau dipertahankan (8 pimpinan), ya harus direvisi lagi. Revisi khusus pasal itu saja," imbuhnya.

Namun usulan PAN juga menemui penolakan, salah satunya dari Golkar. Golkar meminta untuk menjalankan UU MD3 hasil amendemen terlebih dahulu.

"Ya sebaiknya jalankan UU MD3 yang sekarang," kata Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Senin (12/8).


Ace menyebut proses penentuan komposisi pimpinan MPR periode 2019-2014 itu dilakukan melalui perdebatan yang panjang. Karena itu, ia merasa akan sangat tak pantas bila UU MD3 hasil amendemen itu saja belum dilaksanakan namun, ingin mengajukan perubahan kembali.

"Kita sudah melakukan amendemen UU MD3 tahun 2018. Tak elok rasanya jika UU baru diamendemen dan belum dilaksanakan kemudian diamendemen kembali. Lebih baik terapkan dulu UU MD3 itu dengan komposisi yang sekarang. Masa UU belum diterapkan, tapi sudah mau diubah kembali," ujar Ace.
(eva/jbr)


Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com