Pernyataan Teduh Gubernur-Wali Kota di Tengah Ricuh Papua

Round-Up

Pernyataan Teduh Gubernur-Wali Kota di Tengah Ricuh Papua

Tim detikcom - detikNews
Senin, 19 Agu 2019 21:13 WIB
Aksi Massa di Jayapura (Foto: Antara Foto/Gusti Tanati)
Aksi Massa di Jayapura (Foto: Antara Foto/Gusti Tanati)
Jakarta - Ricuh pecah di sejumlah wilayah di Bumi Cenderawasih, Papua. Kericuhan dipicu karena adanya isu SARA terhadap mahasiswa Papua yang sedang kuliah di Surabaya, Malang dan Semarang. Para pemimpin daerah pun meminta masyarakat untuk tetap tenang.

Kerusuhan yang pecah di wilayah Papua terjadi di Provinsi Papua Barat tepatnya di Kota Sorong, Kabupaten Manokwari. Di Provinsi Papua, juga terjadi aksi massa tepatnya di Jayapura.

Menanggapi aksi massa yang berujung anarkis ini, Gubernur Khofifah Indar Parawansa meminta maaf kepada masyarakat Papua. Permintaan maaf ini terkait kalimat salah satu warganya yang kurang pantas kepada masyarakat Papua.



"Teman-teman semua ini antara lain yang terkonfirmasi ke beberapa elemen kemudian menimbulkan sensitivitas adalah kalimat-kalimat yang kurang sepantasnya terucap. Saya ingin menyampaikan bahwa itu sifatnya personal itu tidak mewakili masyarakat Jatim," kata Khofifah saat menemani kunjungan Kapolri di RS Bhayangkara Polda Jatim, Jalan Ahmad Yani Surabaya, Senin (19/8/2019).

Hal senada juga diungkapkan oleh Wali Kota Malang Sutiaji, yang mengaku ingin bertemu dengan Gubernur Papua Lukas Enembe. Sutiaji mengucapkan permintaan maaf, atas insiden kecil yang terjadi beberapa waktu lalu.

Kapolri dan Gubernur Jatim menyampaikan soal ricuh di Papua dan Papua BaratKapolri dan Gubernur Jatim menyampaikan soal ricuh di Papua dan Papua Barat (Foto: Hilda Meilisa Rinanda)


"Kalaupun ada insiden kecil yang dimaknai besar, kalau antar masyarakat kami mohon maaf sebesar-besarnya. Siapapun berhak menyampaikan pendapat, asalkan tidak keluar dari koridor hukum," kata Wali Kota Malang Sutiaji kepada wartawan di Balai Kota Malang Jalan Tugu.

Sutiaji kembali menegaskan Pemkot Malang tidak pernah mengeluarkan statemen terkait itu. Karena menganggap Kota Malang adalah bagian dari Indonesia.

"Wawali kapasitasnya sebagai apa?, kami juga belum tahu. Apakah mengatasnamakan warga atau FKPPI," ucap Sutiaji.

Pihaknya menyatakan, Kota Malang terbuka bagi siapapun, baik itu warga negara Indonesia maupun warga negara asing, untuk menimba ilmu, berinvestasi maupun untuk bekerja.

Selanjutnya
Halaman
1 2