detikNews
Senin 19 Agustus 2019, 14:39 WIB

Massa Pro-Nurdin Abdullah Demo di DPRD Sulsel, Tolak Wacana Pemakzulan

Ibnu Munsir - detikNews
Massa Pro-Nurdin Abdullah Demo di DPRD Sulsel, Tolak Wacana Pemakzulan Massa Pro-Nurdin Abdullah menggelar aksi di DPRD Sulsel. Foto: Ibnu Munsir/detikcom
Makassar - Massa pendukung Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mengelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Sulsel. Aksi ini menolak wacana pemakzulan Gubernur Nurdin yang disuarakan Pansus Hak Angket DPRD Sulsel.

Massa diterima oleh sejumlah anggota DPRD Sulsel. Suasana tegang sempat mewarnai pertemuan. Massa pro-Nurdin dan sejumlah anggota DPRD terlibat adu mulut, saling tunjuk hingga pukul meja ruang pertemuan.

"Kita sudah berkumpul, pendukung aliansi pendukung Prof Andalan Sulawesi Selatan sedang di DPR dan diterima oleh ketua Pansus di sini dan kami membacakan tuntutan dan beberapa rekomendasi untuk dibacakan di sidang paripurna," kata penanggung jawab aksi, Asdar Akbar, kepada wartawan di DPRD Sulsel, Senin (19/8/2019).


Asdar menjelaskan pihaknya mendukung hak angket yang sementara berjalan di DPRD Sulsel, hanya saja dia meminta tak ada pemakzulan Gubenur Sulsel Nurdin Abdullah.

"Harapan kita adalah bagaimana hubungan yang baik ini legislatif dan eksekutif ini terjalin dengan baik, yang kedua bahwa hak angket ini kita dukung, kita dukung kita tidak mungkin menghalangi, tapi kemudian isu rekomendasi pemakzulan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah yang kami tolak dan ini menjadi bahan pertimbangan. Mudah-mudahan membawa angin segar nanti," jelasnya.

"Kepada para pimpinan-pimpinan fraksi, pimpinan-pimpinan DPR bisa menyerap aspirasi rakyat dalam hal ini pada hari ini aliansi pendukung Prof Andalan Sulawesi Selatan," tambahnya.


Sebelumnya, salah satu poin draf rekomendasi Pansus Hak Angket adalah usulan pemakzulan Gubernur Nurdin Abdullah ke Mahkamah Agung (MA). Isi rekomendasi lainnya adalah mengusulkan kepada penegak hukum, seperti Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK, untuk mengkaji dugaan pelanggaran pidana yang terjadi.

Salah satu poin rekomendasi menyatakan adanya dugaan melawan hukum, perbuatan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran prosedur, dan substansi terkait kontroversi SK 193, pemberhentian jabatan pimpinan tinggi pratama yang tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme, manajemen ASN yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, terbuktinya dugaan KKN dalam penempatan jabatan tertentu di lingkung pemerintahan Sulawesi Selatan, serta terjadinya serapan anggaran yang rendah Tahun Anggaran 2019.




Tonton Blak-blakan Gubernur Sulsel: Siapa Menggoyang Gubernur Nurdin?:

[Gambas:Video 20detik]


(tor/tor)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com