detikNews
Senin 19 Agustus 2019, 12:41 WIB

Hampir Setahun Memimpin, Ridwan Kamil Poles Birokrasi Jabar

Nurcholis Maarif - detikNews
Hampir Setahun Memimpin, Ridwan Kamil Poles Birokrasi Jabar Foto: Pertamina
Jakarta - Ridwan Kamil dan UU Ruzhanul Ulum akan genap satu tahun menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat pada 5 September 2019 mendatang. Pria Dalam pemerintahannya, Ridwan Kamil menerapkan dynamic governmant atau pemerintahan dinamis mampu dinilai membuat percepatan pembangunan di Jawa Barat selama satu tahun kepemimpinannya.

Menurutnya, Pemerintahan Dinamis sebenarnya bukan konsep baru di dunia, tapi barang baru di Indonesia. Secara teori dunia mengenalnya dengan Birokrasi 3.0. Sementara selama ini Indonesia masih menggunakan pola Birokrasi 2.0 atau Birokrasi Performa yang mengutamakan reward and punishment.

"Apa yang dilakukan gubernur sebelumnya sudah baik, tidak ada masalah. Hanya saya punya cara-cara baru untuk mengakselerasi, sehingga (pembangunan) melompat," kata Emil dalam keterangannya, Senin (19/8/2019).

Lebih lanjut Emil menjelaskan bahwa Pemerintahan Dinamis adalah sebuah ekosistem pemerintahan yang mampu menjalankan pola pembangunan yang kolaboratif. Semua pihak, di luar aparatur sipil negara dapat terlibat dalam pembangunan. Menurutnya, selama satu tahun ini ia lebih banyak disibukkan dengan bertemu banyak orang yang memiliki sumber daya, baik itu uang, akses, teknologi, pengetahuan, maupun sumber daya manusia.


"Terjadi percepatan pembangunan dengan menerapkan konsep pentahelix. Ada banyak gagasan-gagasan baru, termasuk program di desa yang dikelola perbankan. Selain gagasan, juga ada sumbangan berupa DED (detail engineering design) untuk pembangunan," kata Emil.

Menurut Emil, penerapan Pemerintahan Dinamis tidak hanya membuat roda pemerintahan dan pembangunan berputar lebih cepat, tetapi juga pintu anggaran pembangunan bertambah dan tidak hanya dengan mengandalkan APBD yang notabene terbatas. Tambahan anggaran tersebut berasal dari kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP), obligasi daerah, dana perbankan, dana umat, dan dana CSR.

Emil mengungkapkan bahwa ia juga telah memulai terobosan untuk mendukung Pemerintahan Dinamis dapat berjalan di Pemprov Jabar. Salah satu caranya dengan menjalankan digital government agar pelayanan lebih baik dan cepat.

"Untuk menjawab permasalahan birokrasi yang dihadapi selama ini, Pemprov Jawa Barat mendirikan Jabar Digital Service yang akan menciptakan aplikasi sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan pembangunan. Jumlah aplikasi akan sebanyak jumlah permasalahan yang ada," jelas Emil.


Lanjut Emil, Pemerintahan Dinamis telah membawa nuansa baru dalam komunikasi dan koordinasi antarpemerintah daerah. Melalui sistem ini, Emil mengajak semua bupati dan wali kota masuk dalam forum grup WhatsApp yang diberi nama Kopdar (Koordinasi Penyelenggara Pemerintah Daerah).

"Dulu siapa yang melobi anggaran dia yang dapat, sehingga bisa jomplang. Yang rajin melobi gubernur bisa dapat sampai Rp 300-400 miliar. Tidak melobi cuma Rp 30 miliar misalnya. Ini tidak fair, akhirnya saya ubah. Nah, sekarang jadi lebih adil bantuan keuangan provinsi. Melalui koordinasi Kopdar itu jadi fair. Semua mendapat bantuan berdasarkan hitung-hitungan yang proporsional," ujar Emil.

Setelah sukses diterapkan di tingkat provinsi, Emil juga berharap Pemerintahan Dinamis dapat diterapkan di tingkat kabupaten dan kota. Ia mengatakan bahwa kunci penerapan ini ada pada bupati atau wali kotanya. Namun, Emil optimistis dynamic government lambat laun akan diterapkan di kabupaten dan kota sehingga antar pemkab dan pemkot dengan Pemprov Jabar ada dalam satu frekuensi serta Jabar Juara Lahir Batin pun akan terwujud lebih cepat.

"Kalau ini berhasil, inilah Government 3.0 yang menjadi eksperimen pemerintahan untuk mengakselerasi pembangunan," tutup Emil.
(prf/ega)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com