detikNews
Senin 19 Agustus 2019, 10:35 WIB

Tak Bisa Nyalon Kepala Daerah, Ketua DPW PBB DKI Gugat ke MK

Andi Saputra - detikNews
Tak Bisa Nyalon Kepala Daerah, Ketua DPW PBB DKI Gugat ke MK Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta (ari/detikcom)
Jakarta - Ketua DPW Partai Bulan Bintang (PBB) Jakarta, Madsanih menggugat UU Pemda ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, UU itu menghalanginya maju kepala daerah. Apa alasannya?

Pasal yang dimaksud yaitu Pasal 40 ayat 1 UU Pilkada, yang berbunyi:

Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

"Menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditional unconstitusional) sepanjang tidak dimaknai sebagai Parpol peserta pemilu sebelum penyelenggaraan pemilihan kepala daerah," ujar Madsanih sebagaimana tertuang dalam berkas yang dilansir website MK, Senin (19/8/2019).

Menurutnya, saat akan menentukan nama calon kepala daerah, sudah dipastikan nama yang yang akan diusung menjadi calon kepala daerah, adalah nama yang diusung dari parpol yang memiliki perolehan jumlah kursi di DPRD atau akumulasi perolehan suara. Sementara terhadap parpol yang perolehan kursi atau akumulasi suaranya kecil, maka tidak akan mungkin dapat mencalonkan kader terbaik partainya.

"Sesungguhnya dalam proses penggabungan inilah tujuan khusus serta hak parpol yang telah dijamin oleh UU menjadi terlanggar. Padahal, dalam setiap penyelenggaraan pilkada, tentunya setiap parpol ingin mencalonkan kader-kader terbaik untuk dapat berkompetisi mendapatkan kedudukan sebagai kepala daerah," ujar Madsanih yang memberikan kuasa kepada Viktor Santoso dkk.

Ambang batas tersebut dinilai adopsi dari Pilpres. Menurut Madsanih, hal itu tidak tepat digunakan di Pilkada. Apalagi, dalam pilkada dibuka juga bagi calon perseorangan untuk maju sebagai calon kepala daerah. Berbeda dengan Pilpres yang tidak mengenal calon independen.

"Telah jelas dan nyata bahwa adanya persyaratan ambang batas bagi parpol untuk mencalonkan kepala daerahnya sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat 1 UU Pilkada, telah menimbulkan akibat adanya dualisme dalam menentukan ketentuan pasal 18 ayat 4 UUD 1945," tegasnya.




Simak video JK Tampung Keluhan Kepala Daerah soal Transportasi:

[Gambas:Video 20detik]


(asp/rvk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com