detikNews
Jumat 16 Agustus 2019, 18:02 WIB

Tekan Polusi, BMKG Sarankan DKI Atur Transportasi dan Buat Hutan Kota

Zakia Liland - detikNews
Tekan Polusi, BMKG Sarankan DKI Atur Transportasi dan Buat Hutan Kota Polusi kepung Jakarta (Foto: Rachman Haryanto/detikcom)
Jakarta - Pemprov DKI Jakarta berusaha menekan polusi udara yang terus terjadi. BMKG menyarankan selain mengatur transportasi massal, DKI harus membuat hutan kota.

"Apa yang perlu dilakukan artinya agar kualitas udara ini membaik, tidak cukup hanya memantau, tetapi yang lebih penting mengatur transportasi. Pemerintah kan sudah mulai ada MRT, ganjil-genap, jalur hijau, upaya membuat hutan kota itu lebih penting jadi tidak hanya angkanya sebagai cermin aja, ini posisi sudah kritis lalu segera saja kita atur," kata Ketua BMKG Dwikorita Karnawati di kantornya, Jl Angkasa, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2019).

Dwikorita mengatakan BMKG dan KLHK terus memantau kualitas udara di Jakarta. Dia mengatakan sebetulnya kondisi udara berpolusi di Jakarta berjalan secara fluktuatif.


"Memang kondisinya sangat fluktuatif, selain karena musim saat ini juga musim kemarau kering dan angin juga hujan juga tidak ada sehingga sangat sensitif apabila jadi polusi dari kendaraan bermotor atau mobil itu sangat terpengaruh," ujarnya.

Dia mengatakan kondisi polusi paling tinggi terjadi di pagi dan sore hari ketika jam berangkat-pulang kerja masyarakat Jakarta. Setelah itu kondisi udara Jakarta berangsur menurun.

"Jadi dari pantauan kami itu sangat fluktuatif biasanya kondisi menurun itu peak (puncak) dari sekitar jam-jam berangkat sekolah kantor, tapi berangsur-angsur baik kembali. Nanti sore sekitar jam 16.00 itu turun lagi jadi kalau dikatakan terburuk di dunia itu hanya saat itu, tapi hanya satu jam kemudian sudah melorot di posisi yang bawah tidak di atas," tuturnya.


Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah mengeluarkan Instruksi Gubernur bernomor 66 tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara Jakarta yang diteken pada Kamis (1/8). Ada sebanyak tujuh instruksi yang dikeluarkan Anies sebagai langkah pengendalian kualitas udara.

Di dalam Ingub ini, Anies menginstruksikan agar tak ada angkutan umum yang berusia di atas 10 tahun atau yang tidak lulus uji emisi beroperasi di jalan. Sejalan dengan itu, Anies meminta agar peremajaan angkutan umum melalui program Jak Lingko selesai pada 2020. Soal kebijakan lulus emisi dan usia kendaraan juga akan diterapkan kepada kendaraan pribadi.

Selanjutnya, Anies juga ingin ada perluasan kebijakan ganjil-genap sepanjang tahun dan peningkatan tarif parkir di wilayah yang terlayani angkutan umum. Anies juga menginstruksikan Dinas Bina Marga dan Dinas Perhubungan mendorong peralihan ke moda transportasi umum dan meningkatkan kenyamanan pejalan kaki.


Selain pada kendaraan bermotor, Anies juga menginstruksikan pengendalian terhadap sumber penghasil polutan tidak bergerak seperti cerobong industri aktif. Langkah lain pengendalian kualitas udara yaitu Anies menginstruksikan agar ada optimalisasi tanaman berdaya serap polutan tinggi di sarana prasarana publik.

Terakhir, Anies menginstruksikan agar seluruh gedung sekolah, gedung pemda, dan fasilitas kesehatan pada bagian atap menginstalasi solar panel. Hal ini sebagai upaya merintis peralihan ke energi terbarukan.


Sistem Ganjil-Genap Bisa Atasi Polusi di Jakarta? Simak Videonya:

[Gambas:Video 20detik]


(jbr/hri)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com