detikNews
Kamis 15 Agustus 2019, 15:15 WIB

Kemendagri Buat Regulasi Online Cegah ASN-Kepala Daerah Korupsi

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Kemendagri Buat Regulasi Online Cegah ASN-Kepala Daerah Korupsi Direktur Kelembagaan dan Kepegawaian Daerah Ditjen Otda Kemendagri Makmur Marbun. (Foto: Azizah/detikcom)
Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan sudah membuat regulasi dengan sistem online untuk menghindari perilaku korupsi ASN dan Kepala Daerah. Sistem itu bertujuan untuk mengurangi pertemuan langsung dengan daerah.

"Sebenarnya Mendagri untuk membuat regulasi untuk menghindarkan diri dari terkait dengan korupsi sudah dilakukan. Contohnya kami Kemendagri sekarang sudah dalam proses perizinan, apapun sekarang kan sudah melalui sistem yang terbuka, melalui ULA, melalui SiOLA (Sistem Online Layanan Administrasi), melalui sistem yang dibuat masing-masing," kata Direktur Kelembagaan dan Kepegawaian Daerah Ditjen Otda Kemendagri Makmur Marbun di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2019).



"Artinya kalau sifatnya berurusan di Otda sekarang ini kan begitu masuk sampai di SiOLA, di ULA sampai di mana prosesnya itu, SOP-nya sudah ada, sudah dibuat SOP-nya. Artinya tidak ada lagi, memperkecil ruang untuk melakukan pertemuan kepada daerah, atau melalukan kontak langsung dengan daerah," imbuhnya.

Sementara itu, untuk menghindari kasus korupsi di sektor perizinan, Makmur menjelaskan pembentukan produk hukum di daerah harus melibatkan stakeholder maupun akademisi di daerah. Jika tidak, Kemendagri tidak akan segan membatalkan perizinan tersebut.

"Pembentukan produk-produk hukum di daerah selama ini kan tidak melibatkan akademisi, tidak melibatkan stakeholder yang lain. Sekarang ini Kemendagri menyarankan harus melibatkan stakeholder yang lain, atau akademisi yang ada di daerah. Sehingga kalau ada regulasi ataupun peraturan yang dibuat oleh pemerintah provinsi, kabupaten, kota, Kemendagri tidak segan-segan untuk membatalkan," ujar Makmur.

Kemendagri, kata Makmur, juga sudah melakukan orientasi kepada kepala daerah untuk menghindari perilaku korupsi. Menurutnya, banyak ASN yang terlibat korupsi karena tidak memahami regulasi yang ada.

"Mungkin akan ditingkatkan masa orientasi yang dulu hanya tiga hari, mungkin akan diperpanjang. Ada muatan-muatan yang akan disampaikan oleh beberapa kementerian. Banyak juga ASN yang sekarang itu terjerat korupsi karena tidak disengaja, karena ketidakmampuan dia untuk menerjemahkan regulasi yang ada," jelas Makmur.



Makmur juga menjawab soal peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dinilai tak maksimal. Makmur mengatakan sudah melakukan revisi Peraturan Pemerintah (PP) 18 tahun 2016 terkait dengan kelembagaan APIP.

Dia menjelaskan penguatan APIP akan diberi kewenangan melakukan pemeriksaan jika ada indikasi tindakan korupsi.

"APIP ini sekarang sudah di meja Pak Presiden. Di situ nanti ada penguatan. Penguatannya itu di sana ada tugasnya diberi tambahan dan cara pengangkatannya pun sendiri, berbeda dengan kepala dinas yang lain. Pemberhentiannya pun berbeda dengan pimpinan perangkat. Kelas jabatannya pun berbeda. Sehingga nanti di situlah cara memperkuat peran APIP nanti. Artinya kalau ada indikasi dia tidak perlu meminta izin langsung nanti memeriksa. Di sana ada beberapa tugas, dari APBD, kelembagaan dari kewenangan yang diberikan, pemberhentian dan pengangkatannya," kata Makmur.
(azr/idn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com