detikNews
2019/08/15 08:16:56 WIB

Round-Up

Amendemen Hangat Lagi, MPR Diwacanakan Kembali Tertinggi

Tim detikcom - detikNews
Halaman 1 dari 2
Amendemen Hangat Lagi, MPR Diwacanakan Kembali Tertinggi Foto: Gedung DPR/MPR (Lamhot aritonang)
Jakarta - Wacana untuk mengembalikan wewenang MPR sebagai lembaga tertinggi kembali menghangat. Pengembalian wewenang MPR itu bisa dilakukan dengan mengamendemen UUD 1945.

Wacana soal kembalinya wewenang tertinggi MPR lewat amendemen UUD 1945 ini bermula dari kekhawatiran Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). JK khawatir bila UUD 1945 diamendemen, Presiden bisa saja kembali dipilih MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Seperti diketahui, saat ini MPR saat ini tengah menggodok penghidupan kembali pembangunan model GBHN lewat amendemen terbatas UUD 1945.

"Itu rumit lagi, berisiko. Banyak perubahan yang rakyat belum tentu setuju. Contoh, presiden dipilih MPR karena lembaga tertinggi. Maka dia berhak memilik presiden. Kalau gitu lain lagi soal," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2019).

Dia mempertanyakan apakah hal tersebut akan disetujui rakyat. Alasannya, hak rakyat untuk memilih presiden secara langsung bisa hilang jika MPR kembali diberi mandat oleh UUD 1945 untuk memilih presiden dan wapres.

"Apakah rakyat setuju haknya diambil untuk pemilihan langsung," ujar JK.

Beberapa partai politik turut berkomentar terkait wacana MPR jadi lembaga tertinggi lewat amendemen UUD 1945. Partai Gerindra sepakat dengan JK. Gerindra menyebut wacana pengembalian wewenang tertinggi MPR sebagai kemunduran demokrasi.

"Saya sepakat dengan Pak JK, ditambah lagi soal periode jabatan presiden yang saat ini dibatasi dua kali bisa kembali tak terbatas seperti sebelum reformasi. Hal tersebut berarti kemunduran demokrasi," kata anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Habiburokhman kepada wartawan, Selasa (13/8/2019).

Sementara itu, NasDem mengatakan JK tidak perlu takut dengan rencana amendemen UUD 1945. Nasdem menilai amendemen UUD 1945 tidak mengandung resiko.

"Jangan semua dibuat bayang-bayang takut. Nggak ada risiko itu. Semua berdasarkan kesepakatan politik, selagi semua mengacu pada cita-cita kemerdekaan kenapa mesti takut? Bernegara jangan takut dong," ujar Sekjen NasDem Johnny G Plate, Rabu (14/8/2019).

Sedangkan PPP punya pandangan lain. PPP mengatakan mereka sejak awal mendorong agar materi amendemen UUD 1945 dilemparkan kepada publik.

"Untuk menghilangkan kekhawatiran bahwa amendemen UUD 1945 akan menjadi bola liar yang merambat kemana-mana, maka PPP berpendapat agar seluruh materi atau pasal yang akan diamendemen harus disampaikan terlebih dahulu oleh fraksi-fraksi yang hendak mengusulkan kepada publik," kata Sekjen PPP Arsul Sani kepada wartawan, Selasa (13/8/2019).

Arsul berharap masyarakat turut memberikan masukan terhadap materi amendemen UUD 1945. Selain itu, lanjut dia, juga diperlukan kajian mendalam untuk mengeksekusi amendemen UUD 1945.

"Proses ini perlu didahului baik kajian maupun didorongnya diskursus publik yang luas sebagai bentuk partisipasi masyarakat. Ini yang menjadi tekanan PPP ketika PPP setuju amendemen tersebut dilakukan. Jadi tidak ada satupun kekuatan politik yang agendanya tersembunyi," ucap anggota Komisi III DPR itu.
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed