ADVERTISEMENT
detikNews
Rabu 14 Agustus 2019, 16:27 WIB

Jaga Air Tanah, Bima Arya akan Arahkan Hotel hingga Industri Pakai PDAM

Sachril Agustin Berutu - detikNews
Jaga Air Tanah, Bima Arya akan Arahkan Hotel hingga Industri Pakai PDAM Bima Arya (Screenshoot 20detik)
Bogor - Sebagian wilayah Kota Bogor mengalami kekeringan akibat musim kemarau dan menyebabkan warga mengalami krisis air bersih. Wali Kota Bogor Bima Arya menyatakan dia memiliki solusi jangka pendek dan panjang.

Untuk mengatasi kekeringan yang melanda wilayahnya, Bima Arya mengatakan dia telah memerintahkan PDAM untuk turun membantu warga yang terkena krisis air. Pemkot Bogor juga akan lebih mengendalikan penggunaan air bawah tanah oleh perusahaan hingga industri perhotelan.

"Ke depan begitu. Kita akan kendalikan penggunaan air dari bawah tanah. Sudah ada Peraturan Wali Kota (Perwali)-nya, melarang penggunaan air bawah tanah, diarahkan ke PDAM semua. Tapi ini lebih kepada perusahaan, hotel, industri. Kalau warga, kita pastikan dulu, PDAM-nya sudah ada belum. Kalau PDAM sudah masuk, diganti PDAM," kata Bima seusai rapat Koordinasi Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Balai Kota Bogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Rabu (14/8/2019).


Aturan yang dimaksud Bima tertuang dalam Perwali Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Air Bawah Tanah. Perwali Nomor 13 Tahun 2008 ini dibuat agar dapat memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup serta mengendalikan kualitas sumber air.

Selain itu, Perwali ini dibuat agar air yang berada di bawah tanah tetap dapat mendukung dan mengantisipasi tuntutan perkembangan pembangunan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pemakaian air bawah tanah ini dijaga ketat. Dalam Perwali ini dijelaskan suatu badan usaha atau perorangan yang ingin memanfaatkan air bawah tanah harus berdasarkan asas tanggung jawab, kemanfaatan umum, keadilan, kelestarian, transparansi, dan memiliki perizinan.

Pasal 13 menyatakan izin perorangan atau badan bisa dicabut bila tidak melakukan kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak izin dikeluarkan pemohon memberikan keterangan dan/atau persyaratan yang tidak benar dan pemegang izin tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat izin.

Selain itu, dalam Pasal 13 di poin D dan E dijelaskan, izin bisa dicabut bila:
d. bertentangan dengan kepentingan umum dan atau mengganggu keseimbangan air atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup;
e. kondisi fisik tanah sekitar pengambilan air tanah tidak memungkinkan lagi untuk dimanfaatkan dari segi teknis pengairan dan geologi


Mengenai izin pemanfaatan air bawah pun harus dari wali kota atau pejabat yang ditunjuk. Dalam Pasal 4 dijelaskan:
(1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pemanfaatan air bawah tanah wajib memperoleh izin dari wali kota atau pejabat yang ditunjuk
(2) Jenis izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Izin pengambilan air bawah tanah (SIPA);
b. Izin pengambilan mata air.
(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipindahtangankan.

Sementara di Pasal 5 disebutkan bahwa:
(1) Dikecualikan dari izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terhadap:
a. keperluan rumah tangga;
b. keperluan peribadatan;
c. keperluan penyelidikan, serta penelitian dan eksplorasi ilmiah;
d. keperluan pembuatan sumur imbuhan;
e. keperluan pembuatan sumur pantau.
(2) Pengambilan air bawah tanah untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi pengambilan air bawah tanah dari sumur pantek/pasak/atau sumur gali maksimal 50 (lima puluh) meter kubik sebulan dan tidak menggunakan sistem distribusi secara terpusat.

Persyaratan untuk pemohonan izin harus lengkap dan jelas. Pasal 7 menyatakan seseorang atau badan usaha yang ingin memiliki izin pemanfaatan air bawah tanah harus melengkapi berkas yang berupa fotokopi KTP pemohon, identitas badan hukum berupa akta pendirian badan hukum dan alas hak pemanfaatan lahan.

Tak hanya itu, pemohon juga harus memiliki rencana kegiatan pemanfaatan air bawah tanah, surat pemberitahuan tidak keberatan dari tetangga, peta situasi skala 1:10.000, dan peta topografi skala 1:50.000, yang memperlihatkan titik lokasi rencana pengambilan air bawah tanah dan persyaratan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Masa berlaku perizinan ini paling lama dua tahun. Namun, perizinan ini bisa dicabut dan pemohon bisa dikenakan sanksi bila melakukan suatu pelanggaran. Sanksi, berupa sanksi administratif dan pidana. Sanksi administratif berupa pembekuan dan/atau pencabutan izin, denda administratif, dan sanksi polisional (penyegelan/pembongkaran). Seseorang atau badan usaha yang memanfaatkan air bawah tanah tanpa memiliki izin, dapat dikenakan dikenakan sanksi. Sanksi, berupa teguran, pemanggilan, sampai sanksi pidana.


Sebelumnya diberitakan, beberapa warga di Kelurahan Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, mengalami krisis air. Warga RT 5 RW 3 Kelurahan Mulyaharja, Bogor Selatan, Kota Bogor, Muhammad Arifin (25), mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, ia sampai membeli air.

Ketua RT 5 RW 3 Kelurahan Mulyaharja, Bogor Selatan, Kota Bogor, Zunaedi, menjelaskan warga yang tinggal di wilayahnya masih memakai air sumur. Dari 92 KK di RT 5 RW 3, dijelaskan Zunaedi, sebanyak 57 KK mengalami pengeringan air sumur. Sisanya masih memiliki air, tapi itu pun hanya sedikit dan keruh.
(gbr/hri)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed