ADVERTISEMENT
detikNews
Rabu 14 Agustus 2019, 11:49 WIB

Sebulan Berlalu, KPK Belum Terima Salinan Putusan Kasasi Syafruddin

Ibnu Hariyanto - detikNews
Sebulan Berlalu, KPK Belum Terima Salinan Putusan Kasasi Syafruddin DOK.detikcom
Jakarta - KPK belum menerima salinan lengkap putusan kasasi kasus BLBI dengan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung dari Mahkamah Agung (MA). Padahal, putusan kasasi MA disampaikan pada 9 Juli lalu.

"Sampai saat ini setelah lebih satu bulan, salinan putusan lengkap belum diterima. KPK menyayangkan lamanya proses pengiriman putusan lengkap tersebut ke para pihak. Jika putusan dapat diakses secara cepat tentu langkah-langkah hukum berikutnya juga dapat ditentukan dengan lebih tepat," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (14/8/2019).

Selain itu, KPK juga sedang menunggu pembacaan putusan sela gugatan perdata dari tersangka lain kasus dugaan korupsi terkait BLBI Sjamsul Nursalim di Pengadilan Negeri Tangerang. Pembacaan putusan sela dijadwalkan digelar hari ini.




"KPK memandang putusan sela ini sangat penting karena akan berkonsekuensi pada dikabulkan atau tidaknya KPK menjadi pihak ketiga yang berkepentingan dalam perkara ini. Sebelumnya pada 31 Juli 2019 lalu, KPK telah menyampaikan permohonan menjadi pihak ketiga yang berkepentingan (voeging) tersebut pada majelis Hakim PN Tangerang," katanya.

Febri berharap majelis hakim mengabulkan permohonan KPK sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Sehingga nantinya KPK bisa mengajukan gugatan dan menghadirkan bukti pendukung.

"KPK meminta pada hakim untuk mengabulkan agar KPK dapat masuk sebagai Pihak Ketiga yang Berkepentingan (Voeging) dalam perkara ini, sehingga nanti kami akan mengajukan Gugatan dan bukti-bukti yang mendukung hal tersebut," kata Febri.

Dalam perkara ini, Sjamsul Nursalim melalui kuasa hukumnya menggugat BPK-RI dan Auditor BPK yang sekaligus merupakan ahli yang kami hadirkan di Pengadilan Tipikor pada sidang terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung beberapa waktu lalu. Audit BPK yang dipersoalkan tersebut terkait dengan perhitungan kerugian keuangan negara Rp 4,58 triliun dalam kasus BLBI.





"Pada prinsipnya KPK mendukung BPK-RI dalam melaksanakan tugasnya melakukan perhitungan kerugian keuangan negara berdasarkan permintaan KPK. Kewenangan melakukan perhitungan kerugian keuangan negara tersebut diatur secara tegas di UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Berdasarkan perhitungan tersebut ditemukan kerugian negara RP 4,58 triliun," ujar Febri.

Dalam kasus dugaan korupsi BLBI itu, KPK telah menetapkan Sjamsul selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Indonesia (BDNI) dan istrinya, Itjih Nursalim, sebagai tersangka. Sjamsul diduga KPK melakukan kongkalikong dengan eks Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung, sehingga mengakibatkan dugaan kerugian keuangan negara Rp 4,58 triliun.

Sjamsul diduga sebagai pihak yang diuntungkan terkait kerugian negara Rp 4,58 triliun itu. KPK juga telah memanggil Sjamsul dan Itjih sebanyak dua kali, namun keduanya mangkir dari panggilan KPK pada 28 Juni dan 19 Juli 2019.

Sebelum Sjamsul, KPK lebih dulumenetapkan Syafruddin menjadi tersangka. Syafruddin sudah dijatuhi vonis 13 tahun penjara dan denda Rp 700 juta subsider 3 bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.

Syafruddin dinilai terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim, serta Dorodjatun Kuntjoro-Jakti selaku Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dalam penerbitan SKL BLBI. Akibat perbuatan itu, Syafruddin disebut merugikan negara sebesar Rp 4,5 triliun terkait BLBI, karena menguntungkan Sjamsul selaku pemilik saham pengendali BDNI sebesar Rp 4,5 triliun.

Hukuman Syafruddin kemudian diperberat pada tingkat banding. Majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhi hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan.

Vonis kemudian berubah pada tingkat kasasi. MA melepas Syafruddin karena dua dari tiga hakim kasasi menilai perbuatan Syafruddin bukan pidana.



Tonton video KPK-Polri 'Nimbrung' Cari Penyebab Listrik Mati, PLN: Hak Mereka:

[Gambas:Video 20detik]


(ibh/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed